Alex Wickham, Daryna Krasnolutska, dan Alberto Nardelli - Bloomberg News
Bloomberg, Para pejabat Ukraina meminta pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengizinkan mereka menggunakan aset Rusia yang dibekukan senilai US$300 miliar atau sekira Rp5.059 triliun untuk membeli senjata buatan AS. Kabar ini diungkap pejabat Eropa yang mengetahui masalah tersebut.
Menurut narasumber tersebut, ide untuk menyita aset Rusia dan menggunakannya untuk membeli senjata Amerika telah dibahas dalam berbagai pertemuan antara Ukraina, beberapa sekutunya, dan tim Trump dalam beberapa minggu terakhir.
Gagasan tersebut juga telah diusulkan secara langsung kepada Trump, kata salah satu narasumber tersebut, seraya menekankan tidak ada indikasi presiden mendukung ide tersebut.
Gedung Putih belum merespons permintaan komentar terkait laporan ini.
Aset-aset bank sentral Rusia dibekukan sebagai bagian dari langkah yang diambil oleh G-7 dan Uni Eropa setelah Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022. Sebagian besar aset tersebut disimpan di lembaga kliring Euroclear di Eropa.
Hingga saat ini, G-7 hanya menggunakan laba, yang dihasilkan dari aset-aset yang terkena sanksi, untuk memberikan pinjaman sebesar US$50 miliar kepada Ukraina.
Sejumlah negara Eropa mendorong untuk menyita aset-aset tersebut saat Joe Biden masih menjabat sebagai presiden AS. Narasumber mengatakan, proposal telah dihidupkan kembali oleh beberapa sekutu Ukraina sejak Trump menjabat.
Menurut seorang diplomat Eropa, mengingat sebagian besar aset ini disimpan di Eropa, ini adalah kartu yang dapat digunakan oleh orang negara-negara Eropa dalam negosiasi penyelesaian atas Ukraina.
Namun, beberapa negara Eropa lainnya sebelumnya menentang langkah tersebut dan tetap menolaknya hingga saat ini, mereka memperingatkan.
Jerman, Luksemburg, dan Belgia, tempat sebagian besar aset disimpan melalui Euroclear, tetap sangat khawatir tentang gagasan penyitaan karena khawatir dampaknya terhadap stabilitas keuangan serta risiko hukum dan lainnya. Bank Sentral Eropa telah memperingatkan bahwa penyitaan aset Rusia dapat mengganggu stabilitas sistem Euro.
Surat kabar Vedomosti melaporkan pada Januari, para pejabat Rusia berjanji akan membalas jika aset-asetnya disita. Pemerintah telah mengembangkang prosedur untuk menyita properti milik asing di Rusia dalam kasus ini,
Beberapa bisnis Eropa dan AS masih beroperasi di Rusia, termasuk bank, dan memiliki aset di sana. Rusia juga telah mencegah beberapa investor Barat mengambil dana dan surat berharga yang disimpan di sana.
Namun, para pejabat Ukraina dan beberapa sekutu negara tersebut percaya ada argumen ekonomi dan hukum yang mendukung mereka.
Seperti yang telah disinyalir oleh Trump, ia berpikir Ukraina harus membayar bantuan militer AS yang sedang berlangsung, menggunakan aset tersebut bisa memberikan solusi yang juga menguntungkan AS dan perusahaan pertahanannya, menurut salah satu pendukungnya.
Para pejabat Ukraina juga telah menunjuk penasihat hukum yang menyatakan bahwa mereka dapat "menggunakan" penyitaan aset Rusia dengan membayar ganti rugi akibat perang di masa depan, yang mungkin akan ditanggung oleh Moskow kepada Ukraina.
(bbn)
