Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom energi menilai keinginan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membentuk atau menambah tugas baru bagi Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dalam pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg akan sulit dalam praktinya. 

“Kalau membentuk badan baru, saya rasa di tengah kondisi kebijakan efisiensi anggaran ini akan sangat sulit ya secara politik. Pasti akan banyak kecaman dari ahli dan masyarakat,” kata Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Ardhi Wardhana saat dihubungi, Kamis (13/2/2025).

Ardhi berpandangan jika kewenangan BPH Migas ditambah untuk mengawasi LPG 3 Kg, yang selama ini dilakukan oleh Kementerian ESDM, dibutuhkan banyak penyesuaian.

Pertama, komoditas gas minyak cair berbeda dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar dari segi penggunaan di konsumen, sehingga perlu ada penyesuaian data. 

Adapun, mekanisme pemberian kuota yang biasa dilakukan BPH Migas berbasis jumlah moda transportasi, sedangkan LPG basisnya rumah tangga dan perseorangan.