Dadan mengatakan angka itu setara 0,28% dari total anggaran Rp71 triliun, setelah sebelumnya terbebas dari penghematan anggaran.
"BGN termasuk salah satu yang kena efisiensi, meski besaran kurang lebih 0,2845%. Jadi berkurang Rp200,2 miliar," ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).
Efisiensi terjadi usai Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kantornya beberapa waktu lalu. Saat itu, Kepala Negara meminta BGN untuk meminjam lahan, alih-alih melakukan pengadaan. Sehingga, terdapat anggaran pengadaan lahan yang bisa diefisiensikan.
"Anggaran yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemerintah Daerah, lahan instansi lain, kementerian lain, Badan Usaha Milik Negara, dan lain-lain bisa pinjam pakai," ujarnya.
Daftar Kementerian/Lembaga yang Gagal Selamat dari Efisiensi per 12 Februari 2025:
1. Mahkamah Agung (MA)
- Efisiensi Rp2,28 triliun
- Pagu awal Rp12,68 triliun
- Sisa Rp10,4 triliun
2. Kejaksaan Agung (Kejagung)
- Efisiensi Rp5,4 triliun
- Pagu awal Rp24,27 triliun
- Sisa Rp18,84 triliun
3. Polri
- Efisiensi Rp20,58 triliun
- Pagu awal Rp126,62 triliun
- Sisa Rp106,03 triliun
4. Badan Narkotika Nasional (BNN) Rp998,6 M
- Efisiensi Rp998,6 miliar
- Pagu awal Rp2,45 triliun
- Sisa Rp1,45 triliun
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Efisiensi Rp471 miliar
- Pagu awal Rp2,28 triliun (rupiah murni)
- Sisa Rp1,8 triliun
6. Mahkamah Konstitusi (MK) Rp226 miliar
- Efisiensi Rp226 miliar
- Pagu awal Rp611,4 miliar
- Sisa Rp385,37 miliar
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Efisiensi Rp109,8 miliar
- Pagu awal Rp354,6 miliar
- Sisa Rp244,8 miliar
8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Efisiensi Rp201 miliar
- Pagu awal Rp1,23 triliun
- Sisa Rp1,03 triliun
9. Badan Gizi Nasional
- Efisiensi Rp200,2 miliar
- Pagu awal Rp71 triliun
- Sisa Rp70,79 triliun
10. Kementerian Ekonomi Kreatif
- Efisiensi Rp90 miliar
- Pagu awal Rp279 miliar
- Sisa Rp189 miliar
(ain)
