3. Pariwisata naik kelas
Pemanfaatan minat khusus daya tarik wisata, gastro-tourism (kuliner), marine wellness
4. Event IP dengan Indonesia
Penyelenggaraan event berkualitas yang menjadi cii khas Indonesia dan mengangkat kancah global
5. Desa Wisata
Peningkatan kualitas dan kuantitas 6.065 desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
Selain itu, Kementerian Pariwisata masih mengusahakan usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp2,25 triliun kepada DPR.
"Dengan usulan tambahan tersebut, anggaran kami akan menjadi Rp3,14 triliun setelah efisiensi yang telah kami sampaikan," katanya.
"Usulan tambahan ini juga kami prioritaskan kembali dengan mengutamakan promosi dan penyelenggaraan event, demi dampak ekonomi yang cepat dan ketercapaian," tutupnya.
Bagian efisiensi yang terkena di Kemenpar
- Pariwisata : Rp396 juta menjadi Rp166 juta
- Pendidikan Latihan dan Vokasi : Rp304 juta menjadi Rp52 juta
- Dukungan Manajemen : Rp787 juta menjadi Rp666 juta
Menurut Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun.
Upaya efisiensi anggaran pemerintah mencakup pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, dan diskusi kelompok terfokus.
Sebelumnya pada periode Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024, Sandiaga Uno, pagu anggaran sementara 2025 kala itu ialah sebesar Rp1,7 triliun dan meminta penambahan menjadi Rp3,05 triliun. Hal ini pun disetujui oleh Komisi X DPR untuk dilanjutkan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Namun pada era terbaru, dengan adanya pemisahan dari Kemenparekraf menjadi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), alokasi anggaran dari Rp1,7 triliun, sebesar 84% dari total anggaran atau Rp1,48 triliun dialokasikan untuk Kemenpar dan 16% untuk dialokasikan ke Kemenekraf Rp279 miliar.
(dec/spt)
