Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengutarakan terkait efisiensi anggaran yang terjadi di kementeriannya. Berikut rincian alokasi dana yang dikurangi.
Menurut Mu’ti awalnya pihaknya mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran sebesar Rp8,03 triliun sehingga alokasi total berubah dari Rp33 triliun menjadi Rp25 triliun.
Namun, belum lama ini Kemenkeu menambah alokasi untuk Kemendikdasmen sebesar Rp763, 3 miliar.
“Dengan demikian efisiensi anggaran Kemendikdasmen turun dari Rp8,03 Triliun jadi Rp7,27 triliun. Dengan demikian anggaran Kemendikdasmen meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun [dari alokasi Rp33 triliun] atau 3,6% dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp724,2 triliun,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Berdasarkan imbauan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), penyesuaian-penyesuaian anggaran harus sesuai dengan beberapa poin-poin prinsip, yaitu;
a. Hak ASN tidak terganggu sehingga gaji, tunjangan dan gaji ke-13 tetap terpenuhi
b. Tidak ada pagu mines pada gaji dan tunjangan pegawai
c. Belanja bantuan sosial tidak diperkenankan untuk efisiensi
d. Pengurangan efisiensi dilakukan dari jenis belanja barang dan modal yang tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga
Untuk itu, Mu’ti menambahkan pihaknya melakukan beberapa penyesuaian sebagai berikut:
A. Belanja gaji dan tunjungan ASN tetap Rp1,64 triliun
B. Belanja sosial untuk Program Indonesia Pintar dengan anggaran Rp9,6 triliun dan untuk tanggap darurat Rp22,5 miliar tetap diamankan
C. Tunjangan guru non ASN tetap diamankan sebesar Rp11,5 triliun ini sudah termasuk kenaikan tunjangan guru non pns yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta
D. Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran Rp278 miliar termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal
E. Pelaksanaan pendidikan profesi guru baik guru ASN baik non ASN yang belum dapat sertifikasi profesi tetap mendapat perhatian sejalan dengan arahan bapak presiden, meskipun pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dibiayai di 2025
“Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025,” tambah Mu’ti.
F. Belanja yang sudah terikat kontrak termasuk untuk platform pendidikan dan chartdiknas terus dilanjutkan, alokasi kegiatan ini sudah dikurangi 40%
G. Ada PNPB dan BLU yang ditetapkan Kemenkeu Rp89,9 miliar tetap tidak dikurangi. Belanja-belanja tersebut membutuhkan Rp24,25 triliun
“Belanja rutin untuk operasional kantor, termasuk 105 UPT di daerah, 19 atase pendidikan, dan 1 perwakilan tetep RI untuk Unesco, dilakukan efisiensi sebesar 50% dari Rp2,1 triliun menjadi Rp873 miliar atau tinggal 42% dari pagu awal,” ujarnya.
“Perubahan sangat banuyak ini menuntut kami untuk melakukan penyesuaian pola kerja kedinasan, termasuk penerapan budaya hidup sederhana. Sekedar informasi per 1 Maret kita akan surat edaran menteri tentang efisiensi dan penerapan hidup sederhana.”
Mu’ti menambahkan begitu pihaknya tetap memberikan perhatian pada kegiatan prioritas, seperti; pendidikan profesi guru, peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan bahasa daerah, serta kegiatan penjaminan mutu termasuk akreditasi dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yang dilakukan bulan November 2025.
“Terkait anggaran untuk pembangunan revitalisasi sekolah sebesar Rp17,1 T, pengalihan anggaran belum dilakukan karena masih menunggu penyelesaian inpres yang baru selesai pembahasannya,” tutupnya.
(spt)
