Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan pihaknya tetap mengupayakan soal komitmen kerja BMKG meski kena efisiensi anggaran.
Seperti mengenai layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
"Upaya ini merupakan bentuk komitmen BMKG dalam mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, tanpa mengurangi kualitas layanan informasi kepada masyarakat,"ujar Dwikorita dalam Instagram BMKG, dikutip Rabu (12/2).
BMKG juga mendukung efisiensi anggaran dan tetap menjamin bahwa layanan operasional tidak terganggu. Efisiensi ini pun dilakukan beberapa bidang antara lain:
- Belanja modal
Penundaan pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring cuaca,iklim, gempa bumi, dan tsunami.
- Operasional Perkantoran
Penghematan listrik dan pendingin ruangan, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.
- Perjalanan Dinas
Memaksimalkan pertemuan daring dan mengembangkan ritmen kerja pegawai melalui kombinasi Work ForM Office (WFO) dan Work Form Anywhere (WFA).
Sebelumnya diberitakan, Istana Presiden RI membantah telah memotong anggaran BMKG mencapai 50% dan menganggu jalannya operasional.
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2025).
Menurut Hasan, efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto menyasar pada pos anggaran yang tidak terlalu dibutuhkan.
Dengan begitu, Hasan mengklaim kinerja pemerintah tidak akan terpengaruh atas pemangkasan yang dilakukan.
“Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot,” kata Hasan.
Pemangkasan anggaran yang dilakukan BMKG disebut mempengaruhi operasional lembaga tersebut dalam pemeliharaan alat pemantauan cuaca dan aktivitas geologi. Sebab, anggaran 2025 BMKG dipangkas sebesar Rp1,4 triliun dari total anggaran Rp2,8 triliun.
Kendati begitu, Hasan menegaskan mitigasi bencana merupakan salah satu aspek dalam pelayanan publik. Sehingga, Hasan menjamin operasional BMKG dipastikan tetap optimal.
(dec/spt)
