Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai kebijakan pemerintah melakukan pemangkasan anggaran terhadap pemerintah daerah (Pemda) akan mencederai semangat desentralisasi fiskal di era otonomi daerah.

Bhima Yudhistira, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menjelaskan kebijakan pemangkasan anggaran akan menyebabkan penurunan kualitas layanan publik di daerah, menurunkan jumlah lapangan kerja di daerah, serta menghambat pembangunan infrastruktur di daerah. Pada akhirnya, akan melemahkan konsumsi yang menjadi komponen utama pertumbuhan ekonomi. 

"Kapasitas fiskal di daerah berbeda-beda, ada yang baru pemekaran, APBD masih terbatas. Kalau kena pemangkasan dana transfer daerah, jadi makin menderita ekonomi di daerah," kata Bhima kepada Bloomberg Technoz, dikutip Rabu (12/2/2025).

Dalam perkembangannya, pelaku bisnis, termasuk usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang terkait dengan program dan belanja pemerintah daerah tak akan lagi memperoleh manfaat ekonomi, sehingga operasional bisnis menjadi lesu dan menimbulkan efek berlapis terhadap ekonomi di daerah.

"Pemerintah pusat seharusnya tidak melakukan ikut campur berlebihan terhadap anggaran daerah. Semua kegiatan ekonomi akan tertunda, bahkan bisa terhenti. Apakah hal ini sudah dipikirkan sebelumnya?" tutur Bhima.