Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) memastikan tidak ada keputusan untuk memecat atau merumahkan karyawan honorer. Direktur Utama RRI, I Hendrasmo mengklaim sudah mengirimkan nota dinas tersebut ke seluruh kantor cabang lembaga siaran tersebut di daerah.

“Kalau dari RRI itu sebetulnya dari semalam itu kita sudah mengirimkan nota dinas. Jadi sudah nggak ada masalah lagi. Jadi intinya kita bersyukur sudah ada pengurangan pemblokiran. Sehingga kita bisa mengatasi persoalan ini,” kata Hendrasmo di DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Sebelumnya, kabar pemecatan merebak seiring keputusan Kementerian Keuangan memangkas anggaran RRI hingga Rp334, 1 miliar. Keputusan tersebut dikeluarkan untuk menjalankan Instruksi Presiden Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD.

Beberapa kegaduhnya mencuat usai beberapa karyawan honorer tersebut membagikan kisahnya di media sosial. Masyarakat pun mulai mengkritik rencana Prabowo memangkas anggaran kementerian dan lembaga untuk membiayai beberapa program prioritas; salah satunya makan bergizi gratis atau MBG.

Belakangan, pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan rekonstruksi anggaran pada seluruh kementerian dan lembaga negara. Usai rapat dengan Kemenkeu dan Kementerian Sekretariat Negara, RRI kemudian hanya dipangkas Rp170,9 miliar.