“Ini menjadi wujud kehadiran Negara di APBN 2025! Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus melakukan berbagai penguatan dalam hal kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk program CGK ini menjadi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Cucun.
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) memulai program CKG secara serentak pada 10 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah.
CKG akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat, dengan fokus utama pada tiga momentum pelaksanaan: CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita.
“Program Cek Kesehatan Gratis akan sangat bermanfaat bagi rakyat, khususnya untuk masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan kesehatan,” tutur Cucun.
CKG ulang tahun dimulai sejak 10 Februari 2025 dan melibatkan pemeriksaan untuk anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan di Puskesmas dan klinik yang telah bekerja sama.
Masyarakat bisa mendapatkan CKG dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun +30 hari. Cucun mengapresiasi sistem yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu lama itu.
“Jadi masyarakat sebaiknya memanfaatkan sebaik-baiknya program ini untuk lebih mengetahui lagi status kesehatannya masing-masing. Dan jika diketahui ada masalah risiko kesehatan, masyarakat bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” sebutnya.
Adapun CKG sekolah akan dilaksanakan mulai Juli 2025, yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pemeriksaan ini akan menyasar anak usia 7-17 tahun yang berada di sekolah-sekolah. Sementara CKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita dengan jadwal pemeriksaan di Puskesmas dan Posyandu.
“Komitmen peningkatan layanan kesehatan Pemerintah ini harus didukung dengan realisasi yang efektif di lapangan,” tegas Cucun.
Meskipun Kemenkes menyebut seluruh Puskesmas di Tanah Air sudah siap, Cucun mengimbau setiap daerah harus memastikan semua instrumen dan infrastruktur kesehatan untuk program ini tersedia dengan baik.
“Termasuk dari sumber daya manusia (SDM). Pelayan kesehatan (nakes) harus bekerja dengan SOP yang berlaku, berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pesan Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
(dec/spt)
