Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah Pegawai Sipil Negara (PNS) dari berbagai lintas sektor Kementerian/Lembaga (K/L) mengeluhkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan hingga pukul 09.30 WIB, kata kunci 'Efisinesi' masuk ke 15 besar trending X (dulu bernama twitter) dengan lebih dari 80 ribu postingan warganet membahas hal tersebut.
Salah satu warganet dengan nama akun @*****grawraw mengaku memikirkan nasibnya jika dana pensiun ditiadakan, menanggapi kabar adanya pengurangan biaya pensiun dan pengurangan pemberian gaji ke-13 PNS.
"Sampe PNS pensiun ditiadakan, nasib anak yatim piatu kaya saya dan temen-temen yang lain gimana?" ungkap pemilik akun tersebut, dikutip Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, keluhan yang hampir serupa juga disuarakan oleh akun @*****gbye yang menyatakan dirinya merasa pusing dengan permintaan efisiensi anggaran oleh pemerintah yang mana hal ini berdampak pada keadaan para pekerja.
"Kita di sini pusing mikirin efisiensi, disuruh matiin lampu lah, gadikasih kertas lah, jam operasional jadi harus dikurangi, anggaran infrastruktur di-cut, disuruh penghematan eh pejabat tingginya malah akrobat kemewahan," tuturnya.
Bahkan secara terang-terangan seorang pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di postingan X-nya menyatakan siap memberikan pengalaman bagaimana mereka bekerja dengan adanya tekanan efisiensi.
"Kalau soal efisiensi K/L, sejak awal BRIN sudah jadi juaranya. Silakan K/L studi banding ke BRIN, "Badan Rujukan Irit Nasional." Pegawai BRIN siap sharing bagaimana caranya "dijepit makin melejit." BRIN, satu-satunya lembaga yg secara SDM memiliki konsep "unlimited resources," tulis akun @******astin.
Bahkan terbaru yang kini tengah hangat menjadi perbincangan di media sosial adalah video curhatan penyiar RRI pemilik akun Instagram @aiinizzaa, yang turut terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan.
Video berdurasi 2 menit 33 detik ini memperlihatkan penyiar wanita RRI asal ternate tersebut menyampaikan pendapatnya terkait dampak efisiensi yang diterimanya demi berjalannya program makan bergizi gratis yang merupakan program utama Presiden Prabowo.
"Sudahkan bapak berpikir, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus di rumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan," tanyanya sembari berderai air mata.
"Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak?" tegasnya.
Adapun diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto menginginkan pengeluaran yang lebih efisien, baik, bersih dan fokus, terutama dalam melayani kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, seluruh kementerian/lembaga melihat lebih detail mengapa, bagaimana dan berapa banyak anggaran belanja untuk program mereka.
"Presiden Prabowo telah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin pengeluaran ini efisien, lebih baik, bersih, dan fokus, terutama dalam melayani kebutuhan rakyat," ujar Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025).
Sri Mulyani mengakui pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp306 triliun dilakukan untuk mendanai beberapa program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program MBG.
Sri Mulyani mulanya menyampaikan bahwa Prabowo hadir dalam acara tutup tahun Kementerian keuangan (Kemenkeu) pada akhir tahun lalu, dan pada kesempatan itu Prabowo menginstruksikan agar dilakukan efisiensi anggaran untuk lebih tepat sasaran dan mengurangi belanja negara yang tidak berdampak terhadap perekonomian.
"Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti makan bergizi gratis," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, dikutip Sabtu (25/1/2025).
Langkah-langkah efisiensi tersebut di antaranya alokasi anggaran daya listrik yang dikurangi hingga pembatalan penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025.
Sebagaimana diketahui, Prabowo meminta untuk melakukan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2025.
Angka ini terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran TKD.
Hal itu sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
(lav)
