Beberapa orang transgender, nonbiner, dan interseks telah melaporkan masalah dalam menerima paspor mereka dalam beberapa minggu terakhir. Sejak akhir Januari, Perwakilan Nancy Pelosi telah menerima "banyak" panggilan telepon dari orang-orang trans yang telah berjuang untuk memperbarui identifikasi mereka setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan pemerintah AS hanya akan mengakui dua jenis kelamin, menurut The San Francisco Standard.
Penanda "X" ditetapkan oleh pemerintahan Joe Biden pada tahun 2021 untuk mengenali orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai non-biner, interseks, dan gender yang tidak sesuai dalam dokumen federal. Hanya sedikit negara di dunia yang menyediakan opsi itu.
Diperkirakan ada 1,6 juta orang nonbiner di AS, 16.700 di antaranya mungkin meminta paspor dengan penanda gender "X" setiap tahun, menurut Williams Institute, yang meneliti masalah identitas gender.
Trump sejak itu membatalkan upaya Biden, mengarahkan agar penanda "X" dihapus dari semua dokumentasi yang dikeluarkan pemerintah dalam perintah eksekutif yang mengatakan bahwa pemerintah federal sekarang hanya mengakui dua jenis kelamin — laki-laki dan perempuan — dan menyatakan bahwa keduanya tidak dapat diubah.
Gugatan Pengadilan
Perintah Trump sedang digugat di pengadilan. Tujuh orang mengajukan gugatan federal yang menentang penolakan Departemen Luar Negeri untuk menerbitkan paspor yang mencerminkan gender yang mereka identifikasi dan "X" bagi mereka yang tidak mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan.
American Civil Liberties Union, yang telah mengajukan gugatan atas nama penggugat, juga mengatakan bahwa mereka telah dihubungi oleh lebih dari 1.500 orang transgender atau anggota keluarga, banyak yang aplikasi paspornya telah ditangguhkan.
Panduan dari Departemen Luar Negeri adalah contoh terbaru tentang bagaimana lembaga federal dan pekerja mereka mencoba memahami kampanye Trump terhadap apa yang disebutnya sebagai "ideologi gender radikal." Ia berusaha menghentikan pendanaan rumah sakit atau sekolah kedokteran yang menyediakan perawatan yang menegaskan gender bagi pasien yang berusia di bawah 19 tahun, mencegah orang transgender bertugas di militer, dan melarang anak perempuan transgender bermain dalam olahraga wanita.
Dalam memo tersebut, Rubio menginstruksikan pekerja Departemen Luar Negeri untuk menangguhkan aplikasi orang transgender jika tidak ada cukup bukti untuk menetapkan jenis kelamin biologis saat lahir. Dalam kasus tersebut, memo tersebut mengatakan, pemohon harus diminta untuk menyerahkan dokumentasi yang menunjukkan jenis kelamin biologis mereka saat lahir.
"Informasi yang saling bertentangan dan basis data Departemen yang relevan harus ditinjau dengan saksama untuk menentukan jenis kelamin biologis pemohon saat lahir dengan sebaik-baiknya," memo tersebut selanjutnya mencatat. "Tanggal penerbitan catatan vital dan/atau amandemen merupakan indikator penting untuk dipertimbangkan."
(bbn)
