Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengungkapkan pihaknya akan tetap menggelar rapat dengan tiga kementerian/lembaga (K/L) untuk membahas soal anggaran hari ini, Rabu (11/2/2025). Ketiga K/L yang dimaksud yakni, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Agenda ini bertolak belakang dengan instruksi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada seluruh komisi untuk menghentikan sementara rapat-rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan K/L. Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025.
"Besok (Rabu) kami rapat dengan BPKP, Bappenas, LKPP, dalam rangka membahas anggaran mereka. Lanjut, besok," ujar Misbakhun kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).
Misbakhun enggan menjelaskan lebih rinci agenda pembahasan anggaran yang akan diselenggarakan oleh Komisi XI dan ketiga K/L. Hal yang pasti, agenda tersebut sudah terjadwal untuk terlaksana pada Rabu dan Kamis mendatang.
"Saya belum tau (detail pembahasan anggaran), tapi kami sudah menjadwalkan rapat untuk membahas anggaran APBN di masing-masing mitra Komisi XI mulai besok sampai Kamis. Pokoknya itu," tutur Misbakhun.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus membenarkan telah menerima surat instruksi Dasco. Politikus PDIP tersebut pun akan menjalankan instruksi dengan menunda semua rapat pembahasan anggaran dengan kementerian dan lembaga bidang infrastruktur dan perhubungan.
“Kami baru selesai rapat internal tadi untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa raker dengan menteri-menteri tindak lanjut dari pengesahan pagu indikatif kementerian kemarin kita hentikan dulu sesuai arahan pimpinan DPR,” kata Lazarus kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Senin (10/2/2025).
Dalam surat tersebut, Dasco mengklaim penundaan rapat pembahasan didasarkan pada permintaan dari K/L negara. Kata dia, masing-masing kementerian dan lembaga masih butuh waktu menyusun ulang anggaran usai mengalami efisiensi dan rekonstruksi pagu.
Menurut Lazarus, penundaan tersebut tak akan berlangsung lama. Permintaan tersebut semata memberikan waktu kepada masing-masing mitra DPR menuntaskan penyusunan ulang anggaran 2025.
“Kami menunggu hasil rekonstruksi,” kata Lazarus.
DPR sebenarnya sudah menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Pemberitaan usai rapat tersebut kemudian menuai polemik karena tiap kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran hingga lebih dari 50% pagu.
Sejumlah isu juga turut berkembang yang mengkaitkan rencana efisiensi tersebut dengan tak akan terpenuhinya sejumlah kebijakan seperti gaji ke-13 dan THR bagi PNS. Selain itu, beberapa kementerian hingga pemerintah daerah dikabarkan kesulitan memenuhi kebutuhan operasional harian.
Pemangkasan anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Lebih lanjut, teknis pemangkasannya dirincikan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025:
Berikut ini daftar pos anggaran dan besaran pemangkasan yang dilakukan:
-Alat tulis kantor: dipangkas 90%
-Kegiatan seremonial: dipangkas 56,90%
-Rapat, seminar dan sejenisnya: dipangkas 45%
-Kajian dan analisis: dipangkas 51,5%
-Diklat dan bimtek: dipangkas 29%.
-Honor output kegiatan dan jasa profesi: dipangkas 40%
-Percetakan dan souvenir: dipangkas 75,9%
-Sewa gedung, kendaraan, peralatan: dipangkas 73,3%
- Lisensi aplikasi: dipangkas 21,60%
- Jasa konsultan: dipangkas 45,7%
- Bantuan pemerintah: dipangkas 16,7%
-Pemeliharan dan perawatan: dipangkas 10,2%
-Perjalanan dinas: dipangkas 53,9%
-Peralatan dan mesin: dipangkas 28%
-Infrastruktur: dipangkas 34,3%
-Belanja lainnya: dipangkas 59,1%.
(lav)
