“Karena naturalnya perusahaan asuransi memiliki size besar untuk dorong balik suppliernya ini mencapai titik keseimabngan, kalau diteken gamau dijlanin ga baguss juga. Tapi jangan terlalu longgar sehingga harganya tinggi sekali,” ucapnya.
Selain itu, dari belanja kesehatan sebesar Rp614,5 triliun pada 2023 baru 32% diantaranya ditanggung oleh perusahaan asuransi pemerintah dan swasta. Yakni, Rp166,4 triliun atau 27,1% ditanggung asuransi kesehatan sosial dan Rp30,7 triliun atau 5% ditanggung asuransi kesehatan swasta.
Menurut Budi, seharusnya belanja kesehatan yang dikeluarkan lewat asuransi dapat mencapai 80-90% dan 50% diantaranya ditanggung oleh pemerintah yakni melalui BPJS Kesehatan.
Sebab, kata Budi, jika asuransi swasta terlalu mendominasi maka dikhawatirkan akan membuka celah permainan antara pihak penyedia layanan dengan perusahaan asuransi tersebut, dan pada akhirnya justru masyarakat yang dibebani dengan biaya kesehatan tinggi.
“Ini kalau tidak dikontrol dalam 10 tahun kedepan Menteri Kesehatan-Menteri Keuangan akan problem karena ini akan jadi issue politik tinggi, karena kesehatan dan kematian tinggi prioritasnya di masyarakat,” ucap Budi.
(azr/spt)
