Bloomberg Technoz, Jakarta – Upaya PT Pertamina (Persero) mengendalikan akses masyarakat terhadap Pertalite melalui penggunaan aplikasi MyPertamina dinilai tidak akan efektif lantaran tidak ada payung hukum yang mendasari program tersebut.

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra mengatakan selama ini Pertamina sudah menggunakan berbagai jurus untuk mengendalikan akses masyarakat terhadan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Upaya-upaya tersebut mulai dari pendaftaran  kartu tanda penduduk (KTP), penggunaan aplikasi MyPertamina, hingga pengaturan jenis cc kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. 

Namun, dia menilai apapun mekanisme pengendalian yang digunakan, Pertamina tetap membutuhkan payung hukum yang mengakomodasi dan melandasi kebijakan mereka.

Payung hukum yang dimaksudnya adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang hingga kini tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah.