Bloomberg Technoz, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi diproyeksi hanya akan bergerak di level 4,7% pada 2025, salah satunya tertahan oleh kebijakan pemangkasan anggaran negara secara brutal hingga Rp306 triliun yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bhima Yudhistira, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menjelaskan kebijakan pemangkasan anggaran negara berdampak signifikan terhadap belanja pemerintah, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi, komponen belanja pemerintah tumbuh di kisaran 6% pada 2024, dengan kontribusi 7,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini terdongkrak oleh momentum pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
"Situasi 2025, efisiensi anggaran di pusat dan daerah membuat porsi belanja pemerintah terhadap PDB bisa anjlok jadi cuma 5%, pertumbuhan juga bahkan bisa negatif. Ini akan membuat pertumbuhan ekonomi 2025 hanya akan berada di level 4,7%," jelas Bhima kepada Bloomberg Technoz, Jumat (7/2/2025).
Bhima juga menilai efisiensi anggaran negara kontradiktif dengan kebijakan pemerintahan baru yang menggelembungkan jumlah nomenklatur kementerian/lembaga (K/L).
"Jadi bayangkan K/L makin banyak, sementara ada efisiensi anggaran. Itu bisa mengancam ekonomi dan serapan tenaga kerja, efisiensi yang dilakukan secara brutal juga akan berdampak pada program-program di luar Program Makan Bergizi Gratis," papar Bhima.
Di level Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian misalnya, dia menggambarkan kedua kementerian itu perlu upaya ekstra untuk berdiplomasi dan membuka jalur perdagangan internasional alternatif di tengah era perang dagang global yang meluas. Faktanya, rapat dan perjalanan dinas K/L dipangkas dan membuat upayanya menjadi kian berat.
Di level pemerintah daerah, dia menggambarkan bahwa kapasitas fiskal di tiap daerah berbeda-beda. Jika daerah yang memiliki anggaran terbatas, maka pemangkasan dana transfer daerah bisa semakin membuat ekonomi daerah tersebut menderita.
"Vendor nasibnya jadi lebih tidak pasti, lapangan kerja di daerah jadi terbatas, dan UMKM di daerah juga akan lesu," kata Bhima.
Di sisi lain, efisiensi anggaran negara dialihkan untuk sejumlah program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Bhima, program itu tak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Terlebih, keterlibatan pengusaha kecil dan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM)--sebagai penggerak ekonomi nasional-- juga minim.
"Ini hal yang harus menjadi kajian pemerintah sebelum melakukan efisiensi anggaran," tegas Bhima.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan adanya pemangkasan anggaran. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beleid itu, diteken oleh Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.
Efisiensi anggaran yang berpotensi timbul, yakni sebesar Rp306,9 triliun dalam APBN 2025 terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran TKD.
Istana sudah menyatakan efisiensi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
(lav)
