Bloomberg Technoz, Jakarta - Pihak Istana Presiden enggan mengomentari revisi tata tertib (tatib) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang salah satu poinnya memungkinkan lembaga legislatif tersebut melakukan evaluasi pada seluruh pejabat lembaga negara yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengklaim, Istana tak bisa berkomentar tentang kewenangan lembaga lain; terutama DPR adalah lembaga legislatif atau di luar ranah eksekutif.

“Kita tidak mau mengomentari Tatib DPR. Karena Tatib kan mengikat ke dalam organisasi DPR,” ucap dia kepada awak media, Jumat (7/2/2025).

Meski tak lugas, Hasan mengklaim adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan DPR; termasuk terhadap terbitnya Tatib baru tersebut. Dia pun mengungkap pemerintah nampaknya tak menyoal keberadaan tatib yang bisa mempengaruhi independensi sejumlah lembaga negara tersebut.

“Di antara pemerintah dengan DPR sejauh ini tidak ada polemik,” kata dia.