Gedung Putih juga mengatakan bahwa ICC memiliki "kekuasaan luas yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap kedaulatan Amerika Serikat dan perlindungan konstitusional kami."
Trump dan sekutunya telah lama mengecam ICC sebagai simbol internasionalisme yang mereka kritik dan berpendapat bahwa ICC secara tidak tepat mencampuri urusan Amerika. AS tidak pernah menjadi pihak dalam pengadilan tersebut, yang didirikan pada tahun 2002 untuk menuntut kejahatan perang, genosida, dan kekejaman lainnya yang seharusnya tidak dituntut. Pada tahun 2020, Trump memberlakukan sanksi terhadap seorang jaksa ICC dan salah satu asistennya karena menyelidiki dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.
Mantan Presiden Joe Biden pada tahun 2021 mencabut perintah Trump yang menyetujui sanksi terhadap pejabat ICC. Pemerintahan Biden dan mantan Presiden Barack Obama, keduanya dari Partai Demokrat, bekerja sama dengan pengadilan tersebut dalam beberapa kasus.
Demokrat di Senat pekan lalu memblokir rancangan undang-undang yang dipimpin oleh Partai Republik yang akan memberikan sanksi kepada ICC karena mengejar pemimpin Israel. Trump menandatangani perintah tersebut selama kunjungan Netanyahu ke Washington.
Trump telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah Israel. Bahkan, dia mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza setelah perang melawan Hamas berakhir, sebuah gagasan yang menuai kecaman dari para pemimpin dunia yang mengatakan bahwa hal tersebut sama saja dengan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.
(bbn)
