"Tadi saya juga sudah melihat satu tempat monitoring peristiwa secara real-time sudah tersedia dengan baik. Misal kalau kita ingin tahu sekarang sedang terjadi apa di daerah, BPBD sedang melakukan apa, kalau ada titik api, semua bisa di lihat. Nah ini suatu kemajuan," kata Mahfud MD.
Namun Mahfud MD dalam kesempatan itu tetap mengingatkan kepala daerah agar tak abai kebakaran hutan khususnya pada tahun-tahun politik.
"Terus komunikasi ke BNPB karena BNPB siap siaga 24 jam. Kepada perusahaan-perusahan yang juga berkaitan dengan pengelolaan hutan itu supaya tetap dalam posisi belakangan ini yaitu ikut menjaga karena jika terjadi, kerugian yang timbul akan menimpa perusahaan," kata mantan Ketua MK tersebut.
Terkait perusahaan maupun pihak swasta, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar ikut menanggapinya. Dia mengingatkan sekecil apa pun titik api kebakaran hutan akan bisa dideteksi dan diketahui Kementerian LHK keterkaitan dan penyebabnya.
"Kalau kebakaran hutan akibat swasta itu kayaknya enggak ada ampun. Sebab begitu ada hot spot (titik panas) mereka langsung kita beri warning. Jadi kalau terdeksi kebakaran di lahan swasta, pasti kena," kata Siti.
Diketahui luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sebesar 202.618 hektare pada Januari-November 2022 silam. Dari angka tersebut terlihat penurunan akumulasi luas karhutla sebesar 43% atau setara 152.797 ha dibandingkan pada tahun 2021. Sementara Mahfud menyebutkan bahwa tiga tahun terakhir bisa dikatakan prestasi dalam penurunan area karhutla. Kondisi itu membuat hanya sedikit protes tentang asap karhutla. Bahkan kata Mahfud, Indonesia sepi gugatan dari internasional.
"Karena kita berhasil mengendalikan karhutla sehingga tidak menggangu negara lain. Mungkin ada sedikit tapi cepat teratasi," kata Mahfud MD.
(ezr/hdr)
