“Lalu Lintas kebebasan ekspresi tetap selalu dan berjalan, dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, perasaan para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis,” kata Pigai.
Dia mengklaim, kebebasan berpendapat pun tercermin dalam kontestasi politik yang menunjukkan pemerintah sama sekali tak mencampuri proses pemilihan. Setiap warga negara, kata dia, berhak menyampaikan pendapat dan pilihan politik. Meski, kata dia, seluruh hak tersebut tetap terbatasi oleh hak orang lain.
“Apakah itu pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, maupun juga pemilihan kepala daerah. Semua diberi kebebasan,” kata Pigai.
Pemberian amnesti bagi narapidana terkait UU ITE sendiri menjadi salah satu bagian dalam rencana pemberian amnesti untuk 44.000 narapidana. Selain kasus UU ITE, Prabowo juga akan membebaskan narapidana politik berkaitan dengan wilayah Papua, penyalahgunaan narkoba, hingga narapidana yang memiliki catatan kesehatan tertentu.
(azr/frg)
