Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan alasan penghentian sementara bantuan pangan berbentuk beras atau bansos beras selama periode Januari Februari, dan 4 bulan setelahnya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penghentian dilakukan guna menjaga harga gabah kering panin (GKP) saat musim panen raya yang diprediksi akan mulai Maret ini.
"Tidak [semuanya dihentikan], hanya sementara. Ini kan lagi panen raya. Jadi selama panen raya atas rakortas [rapat koordinasi terbatas] terakhir kita hold dulu," ujar Arief di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Arief memperkirakan penghentian sementara bansos beras tersebut akan dilakukan setelah masa panen raya selesai, yang diprediksi pada April ini.
Selain menjaga harga GKP, kata Arief, penghentian sementara bansos tersebut juga masih belum terlalu mendesak dilakukan karena harga beras SPHP-yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras-saat ini masih cukup bagus.
"Kalau misalnya panennya sudah banyak, maka harga [berasnya] sudah bagus toh? Kalau harga udah bagus, SPHP-nya perlu digontorin nggak? Nggak perlu, tahan dulu," kata dia.
"Nanti kalau misalnya [masuk musim] paceklilk,baru kita gelontorkan lagi."
Awal Januari, Bapanas sebelumnya mengumumkan program bantuan pangan dalam bentuk beras resmi dialokasikan selama 6 bulan tahun ini, berdasarkan usulan Menko Bidang Pangan.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya juga mengatakan, bantuan pangan untuk periode Januari-Februai 2025 ini sebesar Rp6 triliun, dengan total 160 ribu ton untuk 16 juta penerima manfaat.
"Bantuan pangan sudah diputuskan (dalam) ratas yang dipimpim Presiden. Januari nanti ada 160 ribu ton untuk 16 juta penerima," ujar Zulhas dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief juga sempat mengatakan Presiden Prabowo juga telah menyetujui penambahan alokasi banpang beras untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir, 4 bulan setelahnya, atau Maret hingga Juni.
Pada saat itu, kata Arief, bantuan itu juga termasuk akan digelontorkan kepada 16 juta orang PBP (Penerima Bantuan Pangan), dengan total 960 ribu ton.
"Pemerintah bersama Bulog siap distribusikan total 6 bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton ke 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas," ujar Arief, 2 Januari lalu.
Data penerima bansos beras di 2025 itu akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Perinciannya, terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
Tugaskan Bulog Serap Gabah
Tak sampai satu bulan, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyerap sebanyak 3 juta ton beras sepanjang tahun ini, yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas bernomor 24/TS.03.03/K/1/2025 pada tanggal 24 Januari 2025.
Belum lama ini, pemerintah juga resmi menetapkan harga GKP sebesar Rp6.500/kg, guna mendukung kesejahteraan petani.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta kepada pengusaha penggilingan padi untuk menyerap GKP petani, sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah.
Permintaan itu dilakukan lantaran dirinya kerap mendapat laporan beberapa pengusaha penggilingan membeli GKP di bawah HPP, dengan alasan kualitas GKP yang minim.
"Jangan selalu korbankan petani. Selalu dengan alasan kadar air lah, rendaman lah, kualitas lah," ujar Prabowo dalam arahan bersama Petani di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dikutip Selasa (4/2/2025).
"Ada beberapa [perusahaan penggilingan] yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun [perusahaan] penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," Prabowo menegaskan.
Jules mengatakan korban luka telah teridentifikasi. Namun, korban meninggal dunia masih diidentifikasi.
(ain)
