Selain itu, Tito mengklaim bahwa penggabungan pelantikan kepala daerah secara serentak tersebut dilakukan demi efisiensi dan mempercepat kepala daerah yang hasil Pilkadanya bersengketa di MK.
“Kita bisa lakukan pelantikan antara 18-19-20 dan saya sebagai bawahan tentunya memberi masukan kepada bapak Presiden. Dia ingin cepat, bagus kalau misal juga bisa cepat lagi kalau jumlahnya signifikan, digabung. Nah itu dia memilih tanggal 20 [Februari],” kata Tito dalam kesempatan yang sama.
Dalam kaitan itu, Tito turut menyampaikan bahwa pelantikan tersebut juga tetap menguntungkan kepala daerah yang tidak bersengketa di MK karena masa jabatan yang dimiliki otomatis akan bertambah, dari yang seharusnya berakhir di 6 Februari 2030 menjadi 14 Februari 2020.
“Sebaliknya untuk yang dismissal, yang tadinya mungkin pelantikannya akan cukup lama, Maret. Dengan percepatan di MK, kemudian di KPU, pemerintah, apalagi DPRD. Itu otomatis mereka nanti akan lebih cepat dilantik. 20 Februari itu, itu artinya lebih kurang antara 10 sampai dengan 2 minggu,” tegas dia.
Tito sempat menyampaikan bahwa seluruh tahapan pengesahan kepala daerah akan tuntas pada 18-20 Februari 2025. Menurut dia, usai putusan dissmisal diunggah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya waktu maksimal tiga hari untuk menetapkan pemenang Pilkada 2024 di masing-masing wilayah yang gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Setelah itu, KPU punya waktu maksimal tiga hari untuk mengusulkan pelantikan kepala daerah terpilih ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing. Setiap DPRD, kata Tito, juga punya waktu tiga hari untuk menggelar rapat memberikan persetujuan dan mengajukan permintaan pelantikan kepada pemerintah.
Pada kasus lain, jika DPRD tak juga menggelar rapat dalam kurun tiga hari, pemerintah bisa mengambil alih tahap tersebut usai memberikan tambahan dua hari. Sehingga, proses maksimal sejak putusan dissmisal hingga pengajuan pelantikan kepala daerah terpilih sekitar 11 hari.
Jika MK langsung menggungah salinan putusan pada hari yang sama dengan pembacaan putusan, maka seluruh proses tersebut seharusnya selesai pada 17 Februari 2025.
(azr/frg)
