Prabowo mengatakan, jika pengusaha tetap tidak patuh terhadap aturan tersebut, pemerintah akan mengambilalih untuk membuat penggilingan padi baru. Hal tersebut, kata dia, sangat mudah dilakukan oleh pemerintah, yang disebut akan menjalin kolaborasi dengan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Perum Bulog.
"Kita tidak main-main. Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan, saya bisa buka ribuan penggilingan," ucap Prabowo.
Untuk mengawasi hal tersebut Prabowo memerintahkan Dinas Pertanian, TNI, dan Kepolisian atau Polri untuk mengawasi praktek jual beli GKP di penggilingan padi tersebut di lapangan.
Hal itu guna memastikan para pengusaha penggilingan tak lagi beralasan membeli GKP kepada petani jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, sebesar Rp6.500/kg.
"Saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu."
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi Sutarto Alimoeso sebelumnya menyebut, masih terdapat sejumlah pengusaha yang masih membeli GKP di bawah HPP dengan alasan kualitas gabah.
Namun, kata dia, mayoritas sejumlah pengusaha penggilingan lain juga telah menjalankan kebijakan GKP.
"Ada kasus-kasus yang masih di bawah Rp6.500 karena mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendemen dan sebagainya Bapak Presiden. Ini yang berdasarkan laporan teman-teman kami dari seluruh Indonesia. seperti itu bapak Presiden," kata dia.
(wep)
