Desas-desus wacana pembentukan BPN sebenarnya sempat kembali mencuat ketika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Prabowo - yang saat itu belum dilantik - bakal membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan sudah mengantongi nama menteri yang bakal memimpin.
“[Rencana] Badan Penerimaan Negara nanti jadi Kementerian Penerimaan Negara, menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam agenda Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, bulan Oktober 2024.
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga mantan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Edi Slamet Irianto menyatakan, pembentukan BPN sempat menjadi topik hangat. Namun pada akhirnya dibatalkan karena ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Program ini pada akhirnya tidak disetujui oleh Bu Menteri [Sri Mulyani] dan jajarannya, karena dianggap belum perlu membentuk Badan Penerimaan Negara,” ucap Edi dalam Arah Kebijakan Perpajakan di Era Pemerintahan Kabinet Merah Putih disiarkan secara daring, dikutip Rabu (13/11/2024).
Sebelumnya, Sri Mulyani membeberkan bahwa rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara batal dilakukan. Hal tersebut ia ungkap setelah memenuhi panggilan Prabowo di Kertanegara Nomor 4.
“Nggak ada [pembentukan Kementerian Penerimaan Negara],” tutur Sri Mulyani setelah memenuhi panggilan Prabowo, Senin (14/10/2024).
8 Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran Berdasarkan KSP
- 1Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk hilan menghilangkan kemiskinan absolut.
- Menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
-Dengan asistensi Whery Enggo Prayogi.
(lav)
