Bloomberg Technoz, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa pembentukan atau pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC) atau quick win dari Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menyitir sosial media X resmi, KSP mengatakan, pemerintahan Kabinet Merah Putih juga berencana meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio ke level 23%.

“Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23%,” tulis KSP dalam sosial media resmi, dikutip Selasa (4/2/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat melaporkan tax ratio per Oktober 2024 sebesar 10,02% dari PDB. Angka itu lebih rendah apabila dibandingkan rasio pajak 2023 yang sebesar 10,32% dari PDB. Angka pada 2023 didapatkan dengan penerimaan perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PDB nominal Rp20.892 triliun.

KSP belum menjelaskan apakah BPN yang akan dibentuk merupakan badan yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kementerian Keuangan atau tidak. Hal yang pasti, BPN belum termasuk dalam susunan organisasi Kementerian Keuangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.