“Jika ada sesuatu yang tidak mendapat persetujuan saya, saya akan memberi tahu Anda dengan cepat,” tambahnya,
Elon Musk, yang telah ditunjuk Donald Trump untuk menjalankan sebuah kantor di dalam Gedung Putih pada Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), menerima akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan setelah pejabat karir teratas yang bertanggung jawab atas sistem tersebut, David Lebryk, mengundurkan diri pekan lalu.
Sistem-sistem tersebut mencakup informasi sensitif mengenai pembayar pajak, karyawan, penerima manfaat, dan kontraktor.
Gedung Putih juga mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa Elon Musk adalah apa yang dikenal sebagai SGE, atau pegawai pemerintah khusus.
SGE adalah pejabat atau karyawan di cabang eksekutif pemerintah federal yang biasanya bertugas untuk jangka waktu terbatas. Perintah eksekutif yang menciptakan DOGE mencatat bahwa pekerjaannya akan berakhir pada 4 Juli 2026.
“Elon Musk tanpa intensi melayani Pemerintahan Presiden Trump sebagai pegawai pemerintah khusus, dan dia telah mematuhi semua undang-undang federal yang berlaku,” kata juru bicara Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan.
Musk memposting di media sosial pada akhir pekan lalu bahwa “korupsi dan pemborosan sedang diberantas secara real-time” dan bahwa tim DOGE-nya “dengan cepat menghentikan” pembayaran yang tidak benar.
Para kritikus mengatakan bahwa peran tersebut merupakan konflik kepentingan bagi Musk, yang menjalankan beberapa perusahaan termasuk Tesla Inc. dan SpaceX. Kedua perusahaan memiliki kontrak dengan pemerintah federal dan mendapat manfaat dari program pemerintah lainnya.
“Di mana kami pikir ada konflik atau ada masalah, kami tidak akan membiarkan dia mendekatinya. Tapi dia memiliki beberapa ide yang sangat bagus,” kata Trump.
Elon Musk tunduk pada aturan konflik kepentingan, tetapi aturan tersebut sebagian besar ditegakkan oleh para pejabat Gedung Putih.
Para pejabat Departemen Keuangan telah lama menyatakan bahwa peran sistem pembayaran adalah sebagai buku kas pemerintah federal - dan bahwa keputusan tentang apakah akan menyetujui atau menolak pembayaran adalah milik masing-masing lembaga berdasarkan dana yang dialokasikan oleh Kongres.
(bbn)
