Menteri PU Soal Dampak Inpres Efisiensi Prabowo ke Proyek IKN
Azura Yumna Ramadani Purnama
03 February 2025 21:00

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kementeriannya diminta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp81 triliun. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025.
Menurut dia, kementeriannya tengah meninjau ulang pos-pos anggaran terkait, untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran 2025. Dia mengklaim, masih bisa melakukan negosiasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap anggaran-anggaran strategis tertentu.
“Memang dari beliau diminta efisiensi Rp81 triliun. Tapi kan setiap hari bertahap kita akan review, mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita akan ajukan ulang. Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang harus kita ajukan ulang, kita akan ajukan ulang,” kata Dody kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).
Dia tak menampik, Inpres Prabowo dan Surat Sri Mulyani memberikan dampak pada rencana pembangunan infrastruktur. Meski demikian, dia mengklaim, Kementerian PU juga berfokus untuk mendukung sejumlah kebijakan strategis awal pemerintahan Presiden Prabowo; seperti swasembada pangan melalui pembangunan irigasi, hingga jalan-jalan.
“Yang pertama sekarang kan yang paling penting adalah bagaimana PU bisa mendukung swasembada pangan. Itu yang utama dulu. Irigasi, jalan daerah, gitu-gitu. Itu kan satu paket tuh. Ada irigasi, ada jalan daerah,” ujar dia.