Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaku masih belum mendapatkan investor untuk berinvestasi pada lahan tambang batu bara di Kalimantan Timur. PBNU memang telah menerima izin usaha pertambangan pada wilayah eks perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, proses penetapan investor masih proses seleksi tentang sosok penanam modal. Dia pun mengklaim akan segera mengumumkan kepada masyarakat usai mendapatkan investor pada bekas tambang KPC seluas 26.000 hektar tersebut.
“Belum, belum. Pada saatnya nanti akan dilaporkan. Masih dalam proses,” ungkap Yahya ketika ditemui awak media, di Istana Negara, Senin (3/2/2025). “Masih sedang cari, bicara sana sini lah.”
PBNU merupakan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pertama yang mendapatkan lahan tambang eks PKP2B dari pemerintah. Lahan eks PKP2B yang diterima NU adalah bekas tambang KPC seluas 26.000 hektare.
KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama dengan Grup Salim.
Respons PBNU Soal RUU Migas
Gus Yahya menyatakan belum dapat berbicara hanyak Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang salah satunya mengizinkan Universitas untuk mengelola tambang, sebag RUU tersebut masih dalam pembahasan di DPR dan dirinya berdalih masih belum mengetahui isi dari rancangan aturan baru tersebut.
“Jadi prinsipnya, apapun agenda yang untuk kemaslahatan masyarakat, kewajiban NU untuk mendukung dan berkontribusi. Nah soal kebijakannya, kebijakannya itu apa? Terserah kepada pemerintah, terserah kepada DPR. Undang-undangnya seperti apa, terserah pada parlemen. Saya kira demikian,” ucap dia.
Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla telah mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pada pertengahan tahun atau paling lambat akhir tahun ini, lahan bekas tambang KPC dapat menghasilkan batu bara.
"Kita sekarang dalam proses menuju kepada produksi awal ya. Insyallah pertengahan menjelang akhir [tahun] kita produksi. Akan tetapi, tahun ini insyallah kita sudah optimistis, sudah bisa produksi," kata Ulil ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (22/1/2025).
Dalam menggarap lahan tambang itu, Ulil menuturkan NU sudah bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional sebagai investor. Sayangnya, Ulil enggan menyebut perusahaan swasta mana yang bergabung dengan NU untuk menggarap tambang eks PKP2B tersebut.
"Kita sekarang sudah ada Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik NU, yang sahamnya dimiliki oleh koperasi tetapi juga ada pemilik yang lain. Kita menggandeng investor dari pihak lain, dalam negeri sebetulnya, sudah ada," ujar Ulil.
(azr/frg)
