Kontrak Ekspor

Terkait dengan itu, Bahlil mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan untuk membatasi ekspor gas alam cair mulai tahun ini, dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan domestik.

Namun, ekspor LNG tidak bisa serta-merta distop, khususnya untuk kontrak-kontrak yang sudah berjalan dengan offtaker atau pembeli eksisting.

“Bisa saja kita batalkan, tetapi kita harus bayar dendanya. Ini juga kita lakukan dalam rangka memenuhi stok [domestik]. Makanya, saya katakan, ke depan seluruh sumber daya kita, sebelum diekspor, kita hitung dahulu kebutuhan nasionalnya berapa. Setelah itu, kita memenuhi dahulu kebutuhan itu, sisanya baru kita ekspor,” jelas Bahlil.

“Jadi, mulai sekarang, sebelum kontrak diberikan dalam proses produksi, itu sudah harus kita clear-kan.”

Bahlil sebelumnya menyebut kebutuhan gas nasional pada periode 2025—2030 diperkirakan mencapai 1.471 billion british thermal unit per day (bbtud).

Permintaan gas juga diproyeksikan mengalami kenaikan di setiap regional dengan kebutuhan gas nasional ditaksir menembus 2.659 bbtud pada 2034.

Sementara itu, BMI—lengan riset Fitch Solutions — sebelumnya memprediksi Indonesia siap menjadi raksasa produsen LNG di Asia Tenggara, seiring dengan adannya potensi tambahan 40 miliar meter kubik atau billion cubic meter (bcm) sumber daya hingga 2030.

Indonesia dinilai kaya akan proyek gas greenfield yang akan mengerek pasokan gas baku untuk produksi LNG sepanjang 2024—2030.

“Kami memperkirakan sekitar 40 bcm gas alam tambahan akan diproduksi dari proyek-proyek mendatang ini, yang sebagian besar ditujukan untuk memasok gas baku ke pabrik-pabrik LNG yang baru dan yang sudah ada,” papar tim peneliti BMI dalam laporan yang dilansir medio Desember.

Proyek gas enhanced gas recovery (EGR) Ubadari adalah yang paling signifikan di antara proyek-proyek greenfield ini dan diestimasikan mendukung produksi LNG dari proyek Tangguh.

(wdh)