Secara terperinci berdasarkan wilayah di lima pulau terbesar RI, kapasitas terpasang pembangkit di Sumatra mencapai 18,5 GW  dan terdiri dari 67% (12,4 GW) sumber energi fosil dan 33% (6,2 GW) sumber EBT.

Kapasitas terpasang pembangkit di Jawa tercatat sebesar 54,5 GW, terdiri dari 90% (49,2 GW) energi fosil dan 10% (5,3 GW) EBT. 

Di Kalimantan, sebanyak 86% (4,7 GW) sumber energi fosil mendominasi kapasitas terpasang pembangkit yang mencapai 5,4 GW. Hanya 14% (0,8 GW) pembangkit listrik yang berbasis EBT di pulau tersebut.

Sementara itu, Kapasitas terpasang pembangkit di Sulawesi tercatat sebesar 12,9 GW, terdiri dari 80% (10,3 GW) energi fosil dan 20% (2,5 GW) EBT.

Adapun, di Papua, sebesar 97% (9,5 GW) sumber energi fosil mendominasi kapasitas terpasang pembangkit yang mencapai 9,8 GW. Hanya 3% (0,3 GW) pembangkit listrik yang berbasis EBT di Bumi Cendrawasih.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebelumnya memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk proyek ketenagalistrikan sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034 mencapai sekitar Rp2.400 triliun.

“Kami butuh Rp2.400 triliun. Jadi on average ada Rp24 triliun yang dibutuhkan untuk investasi dalam 10 tahun ke depan, rata-rata,” kata EVP Aneka Energi Terbarukan PLN Zainal Arifin ditemui di Menara Global, Kamis (16/1/2025).

Zainal menyebut perhitungan itu dilakukan PLN berdasarkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW dengan porsi 70% merupakan EBT dari total sumber listrik di Indonesia.

Zainal menjelaskan kemampuan PLN memang tidak sebesar itu untuk membiayai proyek tersebut. PLN disebut hanya mampu membiayai sekitar Rp70 triliun hingga Rp100 triliun.

Untuk itu, perseroan membuka kesempatan bagi perusahaan pembangkit listrik swasta untuk berinvestasi.

“Maka kita buka kesempatan seluas-seluasnya kepada IPP [independent power producer]. Makanya, komposisi proyek-proyek EBT itu juga akan dominan IPP; 60%—70% atau 70%—30%. Dominan oleh IPP,” jelasnya.

(wdh)