Bloomberg Technoz, Jakarta - Istana melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) merespon polemik distribusi LPG 3Kg atau Gas Melon yang terpusat pada pangkalan distributor resmi PT Pertamina Patra Niaga. Pemerintah mengklaim, kebijakan pemerintah untuk membatasi penjualan LPG 3kg di pengecer atau warung dan toko kelontong bertujuan mencegah kebocoran program subsidi energi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pasalnya, LPG jenis ini merupakan hasil subsidi yang didanai oleh pemerintah untuk masyarakat tidak mampu.

"Yang namanya subsidi, kita inginnya diterima oleh yang berhak. Jadi bukan untuk mempersulit, tapi kita mau merapihkan semuanya, supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, dikutip melalui video pemberitaan, Ahad (02/02/2025).

Dia menilai, pemerintah kerap mendapat laporan tentang masih adanya pembeli LPG 3Kg yang berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi mampu atau tinggi. Secara paralel, kata dia, pemerintah pun akan memperketat dengan data penerima subsidi energi yang lebih detil.

Toh, dia tak menampik, pemerintah juga memperhatikan gejolak yang timbul di masyarakat usai penerapan aturan tersebut secara masif. Salah satunya laporan dari petugas lapangan, media massa, dan media sosial