Menteri Nusron Wahid Ungkap Dua Kasus Sertifikat di Laut Bekasi
Azura Yumna Ramadani Purnama
30 January 2025 17:55

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid mengatakan, ada dua kasus keberadaan sertifikat pada ruang perairan laut Bekasi. Salah satunya, sertifikat hak milik (HM) di Desa Segara Jaya, Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dia mengakui, kasus sertifikat di atas wilayah laut ini merupakan ulah sejumlah pegawai pada kantor pertanahan Kabupaten Bekasi. "Ini murni ulah oknum, tanda petik ATR/BPN," kata Nusron di DPR, Kamis (30/01/2025).
Menurut dia, peristiwa berawal saat penerbitan 89 sertifikat HM kepada 67 orang dengan luas mencapai 11,263 hektar untuk perkampungan pada 2021. Akan tetapi, pada Juli 2022, tiba-tiba ada perubahan data sertifikat HM pada 11 orang. Pada data terbaru, 11 orang tersebut tiba-tiba memiliki sertifikat HM di atas laut dengan luas mencapai 72,5 hektar.
"Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen [Inspektorat Jenderal Kementerian ATR]," ujar Nusron.
Kasus kedua, kata dia, terjadi dan dikenal dengan Pagar Laut Bekasi di Desa Hurip Jaya, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan pemeriksaan, ternyata terjadi pelanggaran sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang lebih luas dari keberadaan pagar laut tersebut.