Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mendesak Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito segera menanggalkan jabatan. Hal ini disampaikan usai anggota komisi kesehatan tersebut bertemu dengan orangtua anak-anak yang menjadi korban kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA).

Anggota Komisi IX, Netty Prasetiyani menilai, BPOM bertanggung jawab karena lalai sehingga ada obat sirup berbahaya mendapatkan izin beredar di masyarakat. Usai evaluasi, BPOM sendiri merilis sejumlah obat penurun demam mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang memicu gagal ginjal pada anak.

“Kalau di luar negeri, pejabatnya langsung mundur kalau sampai ada kematian seperti itu. Tentu, kami akan minta kepala BPOM mundur. Kalau memang tak mau, kami minta presiden untuk mencopotnya,” kata Netty saat audiensi dengan keluarga korban yang ditayangkan secara daring, Rabu (25/1/2023).

Hingga Desember 2022, pemerintah mencatat sebanyak 324 anak mengalami gagal ginjal. Sebanyak 199 anak di antaranya tercatat meninggal dunia. Beberapa yang bisa menghindari kematian pun tak kembali dalam kondisi kesehatan normal. Menurut Netty, anggota dewan sepakat dengan keluarga korban bahwa kasus GGAPA belum selesai. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap korban yang meninggal dunia dan yang masih menjalani perawatan. 

Toh, kata dia, dewan sendiri sudah membuat sejumlah keputusan bersama dengan Kementerian Kesehatan tentang penanganan kasus GGAPA, awal November 2022. Dalam rapat tersebut, dewan memerintahkan Kementerian Kesehatan memberikan santunan bagi korban yang meninggal. Selain itu, pemerintah juga wajib menanggung seluruh biaya pemulihan korban yang masih menjalani perawatan.

“Keputusan ini mengikat. Harus dilaksanakan. Jadi kami akan tagih saat rapat lagi dengan Kementerian Kesehatan,” ujar dia.