Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung rencana revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang akan mengakomodasi pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi atau universitas. Partai berlambang kepala banteng ini justru menilai beleid baru tersebut akan memberikan manfaat besar kepada perguruan tinggi dan masyarakat melalui bisnis tambang.

Partai non koalisi pemerintah ini bahkan merespon sederhana sejumlah kritik dan penolakan terhadap rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Hal ini terungkap dari Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR, Puan Maharani yang justru mengundang para pemberi kritik untuk memberi masukkan pada pembahasan RUU Minerba.

“Jadi membuka ruang untuk saling mendengarkan apakah masyarakat memberikan masukan begitu juga DPR juga harus memberikan tanggapan apa yang akan kami bahas di DPR,” tutur Puan ketika ditemui awak media, di Kompleks Parlemen, Kamis (30/1/2025).

Menurut dia, ruang komunikasi antara anggota dewan dan masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghindari salah persepsi atau miskomunikasi. Dia menilai, masyarakat lebih baik tak menyebarkan isu liar berbalut kritik terhadap pemberian izin tambang yang tengah digodok DPR dan pemerintah.

Hal ini merujuk pada sejumlah kelompok yang menilai pemberian izin kepada universitas akan menimbulkan banyak masalah dalam tahap teknis. Selain itu, pemberian tersebut bisa menjadi cara intervensi pemerintah dan menumpulkan daya kritis komunitas akademisi terhadap pemerintah.