Informasi saja, Paris Agreement adalah traktat internasional tentang mitigasi adaptasi dan keuangan perubahan iklim yang disepakati pada 2015. Perjanjian ini mengawal tentang mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca untuk mengatasi pemanasan global. Banyak program ini untuk negara berkembang dibiayai oleh negara maju.
AS resmi masuk Paris Agreement pada 2016 ketika dipimpin oleh Presiden Barack Obama. Namun pada November 2020, Trump menarik mundur AS dari perjanjian ini. Pada 2021, Joe Biden membawa AS kembali bergabung dengan perjanjian ini. Kini, pada masa kepemimpinan kedua Trump, AS keluar dari Paris Agreement.
Keputusan AS ini dikonfirmasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/1/2025). "AS telah memberi tahu Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres), dalam kapasitasnya sebagai penyimpan dokumen perjanjian, tentang pengunduran dirinya dari Perjanjian Paris pada 27 Januari tahun ini," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric dalam konferensi pers.
Berdampak Pada Pembiayaan
Kalangan ekonom berpandangan kebijakan mundurnya AS dari Paris Agreement akan berdampak pada pembiayaan iklim negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia pun disarankan untuk mulai memerhatikan sektor lain yang memiliki daya tawar tinggi bagi AS.
“Paris Agreement ini bukan pertama kalinya, Trump pernah keluar dari Paris Agreement, pas dia menjabat pada era Trump 1.0 hal tersebut juga terjadi. Paris Agreement tetap berjalan walaupun dengan konsekuensi bahwa climate financing akan menjadi lebih sulit,” kata Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafitrandi dalam media briefing, dikutip Rabu (22/1/2025).
Dandy menyebut keluarnya AS dari Paris Agreement juga akan berdampak pada komitmen sejumlah negara maju dalam menyalurkan pendanaan atau pembiayaan iklim terhadap negara berkembang.
Adapun, pendanaan negara berkembang seperti Indonesia sangat terbatas untuk membiayai proyek-proyek transisi energi dan isu lingkungan ke depannya.
“Kalau biasanya AS kita lihat sebagai leader misalnya G-7 dan lain-lain, apabila tidak ada keinginan terkait dengan climate financing, kemungkinan akan akan luntur juga,” ujar Dandy.
(mfd/roy)
