Doni menyatakan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten sudah dibongkar dan menyisakan tiang-tiang bambu. KKP menyampaikan bahwa pemagaran laut tanpa izin dapat mengancam ekosistem perairan. Selain itu akses nelayan juga terganggu.
"KKP akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kasus ini ditangani hingga tuntas dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang," tutur dia. KKP kalim telah memasang spanduk larangan kegiatan pemagaran di lokasi Desa Muncung.
Intip kekayaan Menteri KKP yang capai Rp2,66 triliun
KKP sebelumnya mendapatkan kritik dari anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Firman Soebagyo karena lambat menyikapi kerja pengawasan dan pembersihan pagar laut di pesisir Tangerang, Provinsi Banten.
Padahal Presiden Prabowo Subianto, klaim Firman, kesal dan kecewa dengan lambatnya penanganan polemik pagar laut di Tangerang. Prabowo justru menyuruh TNI AL untuk membongkar pagar laut tersebut; ketimbang menunggu keputusan Wahyu Sakti dan jajaran KKP.
"Saya tidak puas terhadap penjelasan Menteri KKP [Wahyu Sakti Trenggono] yang kesan saya itu adalah selalu berdalih," kata Firman. "Ini sudah perintah presiden. Atasannya menteri itu presiden. Menteri itu pembantu presiden."
Wahyu sempat berdalih bahwa kewajiban membongkar ada di tangan pelaku pembangun pagar tersebut. Walikin aksi membongkar membutuhkan biaya. Dia berdalih kementeriannya tak punya anggaran khusus untuk kegiatan tersebut.
Keengganan KKP membongkar pagar laut di Tangerang secara langsung juga didasarkan atas pertimbangan bahwa dia akan menjadi barang bukti terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang laut.
Belakangan, KKP turut serta dalam proses pembongkaran yang kabarnya sudah lebih dari sembilan kilometer tersebut.
"Itu kita patungan karena desakan dari teman-teman semua untuk segera dibongkar. Yasudah dengan segala macam cara. Itu yang belum terhitung. Patungan saja sudah pokoknya," ungkap Wahyu Sakti.
(mfd/wep)
