"Kita tidak bisa katakan ini selesai satu minggu, tiga bulan, tidak ada kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, tetapi kita bisa menghitung, mengelola alokasi dana hingga kerahkan sumber daya," ungkap Prabowo dengan nada berapi-api.

Prabowo begitu percaya diri bahwa target MBG bisa dicapai, bahkan siap mempertaruhkan kepemimpinannya untuk merealisasikan program ini.

Maksi Gratis Ala Prabowo

MBG, yang sebelumnya dinamai dengan Program Makan Siang Gratis pada Mei tahun lalu, bertujuan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah SD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini mulai berjalan pada Senin (6/1/2025) lalu.

Guna merealisasikan pelaksanaan program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dibentuk oleh pendahulu Prabowo, Jokowi pada tahun lalu. Pembentukan badan baru ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 832024 yang diundangkan pada 15 Agustus 2024.

Program MBG ditargetkan menjangkau hampir 83 juta warga Indonesia, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi masalah gizi buruk di Indonesia, seperti malnutrisi, stunting, dan lainnya.

"Stunting (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik," bunyi dokumen resmi visi misi Prabowo-Gibran.

Pada tahap awal, program ini menyasar Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Selanjutnya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Prabowo sendiri mengklaim bahwa program andalannya tersebut sejak dijalankan sudah memberikan makan gratis kepada 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

"Ini berkat kerja keras banyak pihak, seperti Badan Gizi, Mendagri, Mendikdasmen, Bappenas, Menteri Desa, Menkes, Polri, TNI, gubernur, bupati. Dan target Januari hingga April 2025 program ini dapat sasar 3 juta anak,” ungkapnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025) lalu.

Dia mengungkapkan, program ini juga diharapkan bisa mencapai target memberikan makanan gratis untuk seluruh anak Indonesia pada akhir 2025.

"Pada April hingga Agustus 2025 untuk 6 juta anak, September bisa 15 juta anak dan akhir 2025 bisa memberikan makanan kepada semua anak-anak di Indonesia," kata Prabowo.

Polemik Anggaran

Pemerintah menganggarkan program MBG untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang ditargetkan menyasar 15 juta orang penerima. Program ini direncanakan akan berjalan selama lima tahun, dengan total perkiraan anggaran sekitar Rp460 triliun.

Menjelang pergantian tahun, tepatnya November tahun lalu, Prabowo merombak anggaran program ini untuk setiap porsinya, dari semula Rp15.000 menjadi Rp10.000.

"Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Kompleks Istana, Jumat (29/11/2024).

Desas-desus tambahan anggaran MBG mencuat usai Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan anggaran senilai Rp71 triliun hanya mampu membiayai program MBG hingga Juni 2025.

Pemerintah lantas berusaha menambah anggaran senilai Rp140 triliun pada Juli hingga Desember 2025. Artinya, anggaran program MBG bisa meningkat menjadi Rp210 triliun.

"Kalau nanti semua anggaran Rp400 triliun lebih, sekarang Rp71 triliun sampai Juni. Pemerintah lagi berusaha kalau ditambah Rp140 triliun pada Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun. Namun, kalau full dari Januari hingga Desember Rp420 triliun lebih," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur yang disiarkan secara virtual.

BGN sempat menghitung, biaya maksimal program tersebut sekitar Rp171 triliun jika pemerintah ingin memberikan MBG kepada hampir 83 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Artinya, butuh tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun. Hal ini berpotensi terjadi jika Prabowo menambah anggaran program MBG pada pertengahan tahun mendatang.

"Tambahan Rp100 triliun cukup untuk berikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta orang," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai bertemu dengan Prabowo di Istana Negara, Jumat (17/01/2025).

Menurut dia, hal ini disampaikan karena Prabowo dalam rapat tersebut meminta sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk mempercepat pelaksanaan program MBG kepada 82,9 juta orang pada akhir 2025. Di sisi lain, kata dia, anggaran MBG Rp71 triliun saat ini hanya cukup membiayai makan gratis bagi 15-17,5 juta orang sepanjang tahun.

"Anggaran Rp71 triliun itu Januari-April 3 juta penerima manfaat. Nanti dari April ke Agustus tambah 6 juta. Dari akhir Agustus ke September 15-17 juta penerima manfaat. Pak [Prabowo] ingin akhir 2025 [menjangkau] 82,9 juta penerima manfaat," beber Dadan.

Pertanyaan besar kemudian muncul, dari mana sumber anggaran tambahan program MBG?

Dalam sidang kabinet Rabu (22/1/2025), Dadan mengatakan, Prabowo sudah memaparkan sederet efisiensi-efisiensi yang bakal dilakukan, di mana anggaran MBG dipastikan berasal dari APBN.

"Dipastikan dari APBN, bukan APBN perubahan [APBNP]. Presiden boleh mengalokasikan anggaran, kok APBNP," ujarnya.

Menurut Dadan, pemerintah juga tidak menggunakan skema bantuan dari negara lain untuk pendanaan MBG, melainkan hanya berupa bantuan pendampingan teknis dan peralatan.

"[Komitmen China dan Jepang] itu hal-hal yang secara teknis masih harus dibicarakan. Belum tentu tahun ini, mungkin 2-3 tahun lagi. Itu hanya komitmen saja," ungkap dia.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengamini bahwa program prioritas pemerintah seperti MBG akan dibiayai dari pemangkasan anggaran infrastruktur pada APBN 2025.

Sekadar catatan, anggaran infrastruktur dipatok Rp400,3 triliun pada APBN 2025. Angka ini turun Rp23,1 triliun dibandingkan Rp423,4 triliun pada APBN 2024.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar APBN bisa digunakan untuk program prioritas (quick wins) yang sifatnya tidak komersial, seperti MBG, renovasi sekolah, lumbung pangan (food estate). Maka, Kementerian Keuangan melakukan penataan kembali (refocusing) APBN.

"Itu quick wins istilahnya ya, semua adalah non-komersial dan siapa yang peran di situ? Pemerintah, kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah," ujarnya.

Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp306 triliun untuk mendanai beberapa program prioritas Prabowo, termasuk MBG.

Sri Mulyani mulanya menyampaikan, saat hadir dalam acara tutup tahun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhir tahun lalu, Prabowo menginstruksikan agar dilakukan efisiensi anggaran untuk lebih tepat sasaran dan mengurangi belanja negara yang tidak berdampak terhadap perekonomian.

"Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti makan bergizi gratis," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, dikutip Sabtu (25/1/2025).

Pemangkasan anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beleid itu, diteken oleh Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Efisiensi anggaran yang berpotensi timbul, yakni sebesar Rp306,9 triliun dalam APBN 2025 terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran TKD.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengklaim telah menerima komitmen seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi ditambah 43 kota dan 94 kabupaten untuk ikut membiayai pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing. Dia menyebut total anggaran yang bisa disediakan pemda pada program tersebut mencapai Rp5 triliun.

Meski belum detail, dia menyebut beberapa pemda bahkan mampu membiayai penuh seluruh kebutuhan program MBG di wilayahnya. Sedangkan, beberapa lainnya menggunakan komposisi antara APBN dan APBD.

"Setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD [September 2025]," ujar Tito.

Prabowo pun mengizinkan bila ada pemda yang ingin ikut terlibat dalam pendanaan MBG. Menurutnya, pemerintah membuka kesempatan untuk keterlibatan banyak pihak asalkan efisien dan tepat sasaran.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur dan bupati ikut serta, monggo kita buka siapa pun yang ingin ikut serta boleh," ucap Prabowo.

Keracunan

Pada tahap awal implementasi MBG, terjadi insiden keracunan makanan di Jawa Tengah. Dilaporkan bahwa sekitar 40 siswa SD Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap menu ayam goreng kering atau krispi dalam program MBG di sekolahnya.

Peristiwa keracunan makanan ini langsung dikonfirmasi BGN. Kepala BGN Dadan Hindayana berkisah petugas dengan cepat menyadari ada hal yang tidak beres pada lauk berupa ayam renyah atau krispi di program MBG SD Dukuh 03 Sukoharjo. Petugas, kata dia, dengan sigap menarik 2.400 menu MBG di sekolah tersebut dan langsung menukarnya dengan menu berbahan telur.

"Di Sukoharjo murni kesalahan teknis, tidak ada kesengajaan dan sudah teratasi. Pada saat dibagikan, petugas segera menyadari ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam krispi. Sehingga sisa 2.400 segera ditarik, digantikan telur," ujar dia.

Akademisi Institut Pertanian Bogor ini menambahkan, kondisi 40 siswa yang mengalami keracunan makanan sudah pulih. Pada saat peristiwa terjadi, petugas pelaksana program MBG dan sekolah langsung mengirim para siswa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan. Seluruh siswa tersebut sudah kembali beraktivitas normal.

"Mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan didampingi petugas makan di sekolah dan normal," klaimnya.

Agar kejadian ini tak terulang lagi, Dadan pun berjanji akan meningkatkan pengawasan dan pengecekan kualitas menu dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penyiapan MBG.

"Setiap sore kami meeting, dan selalu memberikan arahan-arahan supaya itu tidak terjadi lagi, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Pro-Kontra MBG

Program MBG inisiasi Prabowo ini sudah menimbulkan berbagai pro dan kontra sejak dilontarkannya selama kampanye Pilpres 2024 lalu. Kalangan pendukung, yang notabene pejabat pemerintah, berpendapat MBG akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim MBG, bersamaan dengan dana desa, akan meningkatkan perputaran uang di desa. Pasalnya, ada kegiatan ekonomi, di mana masyarakat setempat akan memproduksi makanan agar bisa terlibat dalam program tersebut.

"[Dana desa] Rp1 miliar per desa plus dengan MBG kira-kira hampir Rp9 miliar itu berputar di desa," ujar Luhut dalam konferensi pers, Kamis (9/1/2025).

Hal yang sama pernah diklaim oleh Prabowo bahwa perputaran dana di desa bakal meningkat seiring dengan program tersebut. Namun, saat itu Prabowo menyebutkan angkanya sebesar Rp8 miliar per desa per tahun.

"Itu beredarnya kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun, 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah," ujar Prabowo dalam agenda Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/12/2024).

Menkeu Sri Mulyani bahkan menyebut program MBG bisa mendongkrak ekonomi hingga kisaran 6%-8% agar visi Indonesia emas 2045 tercapai. Hal ini karena MBG dinilainya bisa memperbaiki kualitas dan produktivitas SDM, yang ujungnya akan memberi nilai tambah yang semakin tinggi pada ekonomi RI.

Terkait itu, Bendahara Negara memberikan contoh negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dengan cara meningkatkan produktivitas negaranya.

Korea Selatan, disebutnya senagai negara yang konsisten menjaga produktivitas dalam besaran tinggi, tercermin dari peranan sektor manufaktur yang terus tumbuh di atas 10% setiap tahunnya. Selanjutnya Taiwan, menurutnya investasi di negara ini bahkan tumbuh 20% dan sektor manufaktur tumbuh diatas 8%.

"Hal ini menunjukkan selain kualitas dan produktivitas dari SDM, maka perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan peranan investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi sangat kunci bagi perjalanan menuju Indonesia emas," tuturnya dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024).

Klaim pemerintah tak lantas direspons positif oleh berbagai pihak. Banyak ekonom dan lembaga keuangan mengkritik tajam program tersebut lantaran berisiko mengancam perekonomian Indonesia.

Dampak utama yang diwanti-wanti kalangan kontra terhadap program MBG ialah membengkaknya defisit APBN. Hal ini diperingatkan setidaknya oleh Asian Development Bank (ADB), Morgan Stanley, dan juga ekonom lokal.

Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal memproyeksikan defisit APBN 2025 bisa jebol ke level Rp800 triliun.

Angka itu melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 dengan total belanja negara mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun pada APBN 2025.

Fithra melandasi proyeksi defisit itu karena adanya program prioritas MBG dan usulan tambahan anggaran dari kementerian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Artinya defisit fiskal tahun depan bukan Rp600 triliun, mungkin bisa Rp800 triliun. Jadi bukan 2,53% dari PDB, tetapi bisa 2,8%, bahkan bisa 2,9%," ujar Fithra dalam RSM Indonesia Webinar 2025, dikutip Rabu (15/1/2025).

Bahkan, Center for Economic and Law Studies (Celios) memproyeksi defisit APBN akan bengkak hingga 3,34% dari PDB tahun 2029, jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada 2029.

"Jadi ini yang harus dipikirkan kembali, jangan sampai program-program populis itu justru menjadi hambatan dan membuat defisit fiskalnya melebar," ujar Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (27/2/2024).

Makin tinggi rasio defisit anggaran terhadap PDB, fleksibilitas fiskal pemerintah akan makin sempit. Dampaknya adalah pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan belanja yang diperlukan dalam rangka menstimulus ekonomi di luar dari belanja rutin.

Bhima menekankan bahwa anggaran-anggaran untuk ketahanan pangan, perbaikan di sektor hulu, perbaikan infrastruktur untuk pertanian, justru seharusnya lebih menjadi prioritas.

"Jadi jangan sampai anggaran dengan defisitnya melebar, tapi kualitas anggarannya berkurang dan pemerintah seperti kehilangan fokus," tuturnya.

Director of Public Policy Celios, Media Wahyudi Askar pun berpendapat bahwa dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini, tidak realistis untuk memberikan MBG kepada semua anak.

"Jadi, memang kuncinya adalah sejauh mana program ini bisa tepat sasaran, dan dengan logika yang sama, sepertinya dengan fiskal hari ini, tidak memungkinkan untuk program MBG untuk semua anak. Di samping karena memang tidak memungkinkan untuk semua anak, ini juga tidak fair, dan bisa jatuh pada anak-anak yang sebetulnya secara finansial orang tuanya tidak begitu rentan," terangnya.

Hal senada diutarakan oleh ekonom INDEF. Direktur Eksekutif INDEF Esther Dwi Astuti memandang bahwa program MBG tentu akan menggeser alokasi anggaran lain jika tidak dibarengi dengan penambahan penerimaan negara.

"Pasti [bebani fiskal]. Ini harus dihitung lagi harus evaluasi kebijakan itu. Kalau bagus didorong, kalau setelah dievaluasi tidak punya dampak atau kecil, sementara ada program prioritas yang lain, [maka] ini harus di-pending dulu," kata Esther saat ditemui awak media setelah Seminar Nasional INDEF, Selasa (25/6/2024).

Padahal, kata Esther, Indonesia ingin menjadi negara maju pada tahun-tahun mendatang dengan visinya Indonesia Emas 2045. Sehingga, pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk program-program yang bisa meningkatkan kemampuan para angkatan kerja.

"Harusnya alokasi anggaran untuk makan siang gratis itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, peningkatan skill dari angkatan kerja Indonesia, bukan untuk makan siang gratis," ujarnya.

Di sisi lain, World Bank atau Bank Dunia menyebut program MBG tidak bisa mengatasi stunting atau tengkes, sebab program tersebut tidak diberikan pada 1.000 hari pertama kehidupan.

"Sehubungan dengan gizi, makanan di sekolah tidak dirancang untuk berdampak pada stunting karena makanan tersebut tidak ditargetkan untuk 1.000 hari pertama kehidupan," tulis World Bank dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) 2024, yang dikutip Jumat (28/6/2024).

Menurutnya, pemberian MBG bisa efektif untuk mencapai hasil gizi yang lebih baik jika dibarengi dengan penyediaan intervensi kesehatan dan gizi. Seperti, pemberian suplemen, obat cacing, kurikulum pendidikan kesehatan, hingga kebijakan kesehatan di sekolah.

"Untuk meningkatkan hasil kesehatan dan membantu memastikan saling melengkapi dengan intervensi stunting yang ditujukan pada 1000 hari pertama," tulis World Bank.

Mitra MBG

BGN membuka kesempatan bagi lembaga atau individu yang ingin menjadi vendor atau mitra dalam program MBG. Calon mitra yang dibidik berasal dari usaha penyedia makanan bergizi, seperti UMKM, koperasi atau lembaga terkait lainnya, dengan syarat utama menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama.

Syarat lainnya ialah status legal yang jelas. Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.

Lalu, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun SDM.

Calon mitra juga harus memiliki visi yang selaras dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Selanjutnya, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Saat ini, sekitar 13.000 vendor disebut telah bergabung. Pemerintah sendiri menargetkan total 30.000 mitra untuk memastikan pasokan makanan bergizi bagi penerima manfaat terpenuhi. Pendaftaran dan akses persyaratan bisa dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," ucap Kepala BGN Dadan Hindayana.

(ros/hps)