Sri Mulyani Resmi Perluas Tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan
Dovana Hasiana
26 January 2025 16:00

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Kebijakan itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan yang diundangkan dan berlaku sejak 17 Januari 2025.
"Badan Pengelola Dana memiliki tugas melaksanakan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan dana, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan," sebagaimana dikutip melalui beleid tersebut, dikutip Minggu (26/1/2025).
Melalui beleid tersebut, pemerintah secara resmi melakukan perluasan terhadap ruang lingkup tugas BPDP dari sebelumnya hanya fokus terhadap kelapa sawit menjadi kelapa sawit, kakao dan kelapa. Dengan demikian, salah satu fungsi pelaksanaan BPDP adalah penyaluran dana sektor hulu dan hilir dari kelapa sawit, kakao dan kelapa.
Dalam sektor hulu, BPDP bertugas melaksanakan penyaluran dana peremajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, kakao dan kelapa.