Irak Sahkan UU Kontroversial, Berpotensi Legalkan Pernikahan Anak
Delia Arnindita Larasati
26 January 2025 09:30

Bloomberg Technoz, Jakarta - Parlemen Irak pada Selasa (21/01/2025) mengesahkan tiga undang-undang yang memicu perdebatan, termasuk amandemen hukum status personal yang dianggap dapat melegalkan pernikahan anak.
Dikutip dari CNN, amandemen tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada pengadilan dalam menangani masalah keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. Aktivis perempuan menilai langkah ini melemahkan Undang-Undang Status Personal Irak tahun 1959, yang sebelumnya telah menyatukan hukum keluarga dan memberikan perlindungan lebih bagi perempuan.
Hukum di Irak saat ini menetapkan usia minimum pernikahan pada 18 tahun dalam kebanyakan kasus. Namun, perubahan yang disahkan memungkinkan para ulama menafsirkan sesuai penafsiran mereka terhadap hukum Islam, yang oleh beberapa pihak ditafsirkan mengizinkan pernikahan bagi anak perempuan di usia remaja — bahkan saat berusia 9 tahun.
Selain itu, parlemen juga mengesahkan undang-undang amnesti umum yang dinilai akan menguntungkan tahanan Sunni, meski juga dikritik karena dianggap memberikan celah bagi pelaku korupsi dan penggelapan. Parlemen juga menyetujui undang-undang restitusi tanah untuk mengatasi klaim wilayah Kurdi.
Kritik dari Aktivis dan Kekacauan Sidang