Bloomberg Technoz, Jakarta - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan perintah penghentian semua bantuan luar negeri yang sedang berjalan serta menunda bantuan baru pada Jumat (24/01/2025). Keputusan ini mengikuti perintah Presiden Donald Trump untuk menghentikan sementara bantuan guna meninjau apakah alokasinya sejalan dengan kebijakan luar negerinya.
Menurut laporan Reuters, dalam dokumen resmi yang disusun oleh kantor bantuan luar negeri Departemen Luar Negeri dan disetujui oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebutkan bahwa pengecualian hanya diberikan untuk pembiayaan militer bagi Israel dan Mesir. Tidak ada negara lain yang disebutkan dalam dokumen tersebut.
Langkah ini berisiko menghentikan miliaran dolar bantuan penting yang menyelamatkan nyawa. AS, sebagai penyumbang terbesar bantuan global, menyalurkan bantuan sebesar US$72 miliar (sekitar Rp1.164 triliun) pada tahun fiskal 2023.
Hanya beberapa jam setelah resmi menjabat pada Senin (20/01/2025), Trump memerintahkan penghentian bantuan selama 90 hari untuk meninjau efisiensi dan konsistensi bantuan dengan kebijakan luar negerinya. Namun, cakupan perintah ini baru diketahui lebih jelas melalui dokumen Departemen Luar Negeri.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa mulai saat ini, pejabat senior harus memastikan, sejauh diizinkan hukum, tidak ada kewajiban baru untuk bantuan luar negeri hingga Rubio membuat keputusan setelah tinjauan selesai. Untuk bantuan yang sedang berlangsung, perintah penghentian kerja juga harus segera dikeluarkan hingga tinjauan dilakukan.
Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID dan kini menjadi Presiden Refugees International, mengkritik kebijakan ini dengan keras. "Ini gila. Kebijakan ini akan membunuh banyak orang. Jika diterapkan sesuai isi kabel, banyak nyawa akan hilang," ujar Konyndyk seperti dilaporkan Reuters. Ia juga menyebut langkah ini sebagai upaya destruktif tanpa niat tulus untuk meninjau efektivitas program bantuan.
Sumber dari Kongres menyebut perintah Trump sebagai tindakan melanggar hukum. "Membekukan investasi internasional ini akan membuat mitra internasional kami mencari pendanaan lain, kemungkinan dari pesaing dan rival AS, yang pada akhirnya mengurangi pengaruh AS di dunia," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Pengecualian dan Dampak
Seorang pejabat USAID mengungkapkan bahwa proyek di Ukraina telah dihentikan, termasuk dukungan untuk sekolah dan bantuan kesehatan seperti perawatan darurat ibu serta vaksinasi anak-anak. Secara keseluruhan, keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program akan dibuat Rubio setelah tinjauan selama 85 hari selesai.
Rubio telah memberikan pengecualian untuk bantuan pangan darurat, terutama setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta beberapa krisis kelaparan global lainnya, termasuk di Sudan. Namun, Konyndyk menegaskan bahwa bantuan pangan darurat hanyalah sebagian kecil dari total bantuan kemanusiaan. Program nutrisi, kesehatan, vaksinasi, dan layanan pengungsi di Gaza, Suriah, serta kamp pengungsi di Sudan terancam berhenti.
"Ini adalah kekacauan yang dibuat-buat," ujar mantan pejabat senior USAID yang enggan disebutkan namanya. "Semua aktivitas akan berhenti, termasuk layanan kesehatan, HIV/AIDS, nutrisi, pertanian, pendidikan, dan dukungan organisasi masyarakat sipil."
Prioritas Bantuan Militer
Selain Israel dan Mesir, dokumen Departemen Luar Negeri menyebutkan negara-negara seperti Ukraina, Georgia, Estonia, Latvia, Lithuania, Taiwan, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Djibouti, Kolombia, Panama, Ekuador, dan Yordania sebagai penerima potensial pembiayaan militer asing pada tahun 2025, berdasarkan permintaan pemerintahan Joe Biden sebelumnya.
Permintaan tersebut juga mencakup dukungan untuk memperkuat kemampuan Angkatan Bersenjata Lebanon guna mengurangi ketidakstabilan dan pengaruh Iran. Saat ini, militer Lebanon sedang dikerahkan ke wilayah selatan negara itu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang juga menuntut penarikan senjata dan pejuang Hizbullah yang didukung Iran.
(del)
