"Apakah ada unsur penzaliman terhadap rakyat? Di situ akan tuntas ketika kita bikin pansus," ujar dia.
Tak hanya pansus, Slamet juga sempat melontarkan usul agar Komisi IV mendorong pembuatan Omnibus Law Kemaritiman yang isinya sinkronisasi seluruh peraturan tentang tata ruang laut. Menurut dia, isu pagar laut menjadi kesempatan yang pas menata semrawutnya aturan kelautan di Indonesia.
"Kesimpulan kita memang perlu omnibus law kelautan, kalau perlu kita tingkatkan jadi [Omnibus Law] kemaritiman. Ini momen yang tepat, laut kita lagi disorot masyarakat karena semrawut.Dukungan politik Komisi IV diperlukan untuk mendorong sinkronisasi dalam bentuk omnibus law," kata dia.
Akan tetapi, usul tersebut memang belum mendapat restu pimpinan dan anggota Komisi IV lainnya. Mereka memilih untuk menyerahkan proses sinkronisasi aturan kepada pemerintah. Termasuk potensi pembentukan omnibus law kelautan atau kemaritiman.
Kasus pagar laut di Tangerang memang melibatkan banyak instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Kehutanan, TNI, Kepolisian, dan pemerintah daerah. Kasus ini semakin rumit karena ditemukan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada wilayah laut yang menjadi sengketa tersebut.
(azr/frg)
