Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu; atau presidential threshold. 

Ketua DPR, Puan Maharani mengklaim, pembahasan akan berlangsung bertahap mulai dari pimpinan hingga rapat pada Komisi II. Rencananya, kata dia, materi penghapusan presidential threshold akan lebih dulu masuk pada pembahasan di rapat pimpinan DPR.

Usai itu, materi tersebut masuk dalam pembahasan Badan Musyawarah atau Bamus DPR. Kemudian mulai proses pembahasan di Komisi II DPR bersama pemerintah dan stakeholder terkait.

“Ya, sepertinya akan ada agenda rapat-rapat komisi II terkait dengan hal itu,” ucap Puan kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Selasa (21/2/2025),

“Mungkin [pekan ini]. Itu [keputusan] internal Komisi II.”