Ari Natter dan Jennifer A. Dlouhy - Bloomberg News
Bloomberg, Donald Trump memulai perubahan besar dalam kebijakan energi Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah dilantik pada Senin (20/01/2025). Ia mengarahkan pemerintah federal untuk mendukung produksi bahan bakar fosil dan menarik diri dari upaya melawan perubahan iklim.
Trump mengeluarkan serangkaian perintah dan memorandum yang memengaruhi berbagai aspek energi, mulai dari ladang minyak dan turbin angin hingga bohlam lampu dan truk pikap. Perubahan ini, menurut Trump, merupakan bagian penting dari visinya untuk mencapai kemakmuran domestik dan mengendalikan inflasi, mengingat harga energi memengaruhi seluruh sektor ekonomi.
“Kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki negara lain: cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Dan kita akan menggunakannya,” ujar Trump dalam pidato pelantikannya. “Kita akan menurunkan harga, mengisi kembali cadangan strategis hingga penuh, dan mengekspor energi Amerika ke seluruh dunia.”
Langkah awal Trump mencerminkan komitmennya untuk membatalkan kebijakan era Biden yang bertujuan mengurangi permintaan bahan bakar fosil dan memerangi perubahan iklim. Namun, perubahan regulasi ini memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dieksekusi oleh lembaga federal.
Beberapa kebijakan besar terkait energi dan lingkungan kemungkinan akan menghadapi gugatan hukum di pengadilan federal. Meski begitu, Trump tetap menekankan janjinya untuk membuka lebih banyak sumber energi Amerika, yang juga didukung oleh industri minyak, salah satu pendukung utama Trump.
“Pemerintahan baru ini menyadari pentingnya dominasi energi Amerika di dalam dan luar negeri,” kata Jeff Eshelman, Presiden Independent Petroleum Association of America. Trump, katanya, mengakhiri “kebijakan energi yang keliru dan tidak rasional” di Washington.
Namun, para aktivis lingkungan mengecam langkah Trump, menyebutnya sebagai keuntungan besar bagi industri minyak yang telah mendukung kampanyenya.
“Ini adalah pemberian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk para miliarder,” kata Aru Shiney-Ajay, Direktur Eksekutif kelompok aktivis Sunrise Movement. “Langkah ini hanya akan memperkaya segelintir orang kaya, merusak lapangan kerja dengan upah layak, serta membahayakan kesehatan dan tempat tinggal kita.”
Trump menyatakan bahwa AS sedang menghadapi keadaan darurat nasional dalam bidang energi, meskipun produksi minyak dan gas mencapai rekor tertinggi selama pemerintahan Biden. Ia menyebut kapasitas produksi, pengangkutan, dan pembangkitan energi di AS saat ini “sangat tidak memadai” untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Melalui perintah eksekutif, Trump mengarahkan tinjauan mendalam terhadap kapasitas infrastruktur energi negara, termasuk kilang dan pipa. Tinjauan ini bisa memungkinkan Trump menggunakan kewenangan darurat untuk mempercepat proyek-proyek yang dianggap mendesak.
Langkah ini mencakup pencabutan larangan era Biden terhadap penjualan hak pengeboran di sebagian besar perairan di pantai timur dan barat AS, serta mendorong pengembangan minyak, gas, dan mineral di Alaska.
Trump juga memerintahkan penghapusan “mandat kendaraan listrik,” yang mengacu pada peraturan era Biden yang secara efektif mewajibkan penjualan kendaraan listrik untuk memenuhi standar emisi dan efisiensi bahan bakar. Tanpa perubahan ini, langkah-langkah tersebut diperkirakan akan mengurangi permintaan domestik terhadap minyak di tahun-tahun mendatang.
Selain itu, Trump kembali menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris 2015, di mana hampir 200 negara sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kebijakan Trump diperkirakan akan memberikan dampak negatif bagi energi terbarukan. Keputusannya untuk menghentikan perizinan proyek angin lepas pantai dapat mengancam sumber energi penting sekaligus lapangan kerja di sektor tersebut.
Meskipun Trump berjanji menurunkan biaya energi, kebijakan ini cenderung lebih mendukung bahan bakar fosil daripada energi terbarukan seperti angin dan surya.
Sebagian langkah Trump adalah pengulangan dari kebijakan yang gagal diterapkan pada masa jabatan pertamanya. Namun, dengan lebih banyak hakim konservatif dan keputusan Mahkamah Agung yang membatasi kekuasaan lembaga federal, perubahan ini mungkin lebih mudah dicapai kali ini.
Senator John Hoeven dari North Dakota optimis terhadap langkah ini. “Mereka akan mencari berbagai cara untuk mempercepat produksi energi di negara ini, mulai dari menyederhanakan proses izin hingga mengurangi beban regulasi,” ujarnya.
(bbn)