Soo-Hyang Choi dan Sohee Kim—Bloomberg News
Bloomberg, Pengadilan Korea Selatan mengeluarkan surat perintah baru untuk menahan Presiden Yoon Suk Yeol secara resmi. Hal ini memungkinkan para penyelidik untuk menahan pemimpin yang sedang dimusuhi ini lebih lama lagi karena mereka sedang menyelidiki tuduhan-tuduhan kriminal terkait pernyataan darurat militer yang tidak tepat.
Pengadilan Distrik Barat Seoul menyetujui surat perintah tersebut pada hari Minggu pagi, dengan alasan risiko Yoon menghancurkan barang bukti, demikian ungkap Corruption Investigation Office for High-ranking atau KPK versi Korsel.
Yoon Suk Yeol ditangkap dalam sebuah operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya minggu lalu.
Surat perintah baru ini memungkinkan para penyelidik untuk menahan presiden hingga 20 hari, di mana mereka diharapkan dapat mendakwanya atas tuduhan pemberontakan. Jika dia didakwa dalam jangka waktu 20 hari tersebut, Yoon akan diadili dan dapat ditahan hingga enam bulan.
Pengacara Yoon Suk Yeol mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dalam proses peradilan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan keadilan.
Yoon Suk Yeol dapat meminta pengadilan untuk meninjau kembali keputusan penahanannya atau mengajukan jaminan.
Pengacaranya, Yoon Kab-keun, mengatakan kepada wartawan pada hari Sabtu bahwa presiden telah membela diri dalam sidang pengadilan pada hari itu, yang merupakan pertama kalinya dia meninggalkan pusat penahanan di dekat Seoul sejak penangkapannya pada hari Rabu.
Yoon Suk Yeol mengejutkan negara dan dunia dengan memberlakukan darurat militer secara singkat pada awal Desember, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dekade. Ia diberhentikan sementara dari tugasnya setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan pada 14 Desember.
Ribuan pendukungnya berkumpul di luar pengadilan pada hari Sabtu dan berusaha mendekati mobil van yang ditumpanginya. Mereka membawa bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dan meneriakkan bahwa penangkapan Yoon Suk Yeol ilegal.
Puluhan pengunjuk rasa ditangkap saat mereka menerobos masuk ke dalam kompleks pengadilan dan menghancurkan pintu kaca gedung setelah surat perintah dikeluarkan, lapor Yonhap News Korea Selatan, mengutip pihak kepolisian.
Yoon Suk Yeol tidak berhenti di antrean foto pers baik sebelum maupun sesudah sidang.
Yoon telah berulang kali mempertanyakan keabsahan investigasi dan menolak untuk menjawab pertanyaan.
Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan apakah akan menguatkan keputusan parlemen atau memberhentikan Yoon dari jabatannya. Keputusan yang mendukung pemakzulan akan memicu pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.
Majelis Nasional pada hari Jumat mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang telah direvisi mengenai penyelidikan penasihat khusus atas dekrit darurat militer Yoon, tanpa dukungan dari partai yang berkuasa.
(bbn)
