Bloomberg Technoz, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi mengumumkan kepemimpinan baru usai melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025) kemarin. Munas tersebut resmi mengukuhkan Anindya Novian Bakrie sebagai ketua Umum Kadin periode 2024-2029, menggantikan Arsjad Rasjid yang telah memimpin Kadin sejak 2021.
Munas ini menjadi penutup polemik dualisme kepemimpinan pada tubuh Kadin usai Pemilu 2024.
Berdasarkan Munas sebelumnya, Arsjad Rasjid sebenarnya memiliki hak atau terpilih memimpin Kadin hingga 2026. Akan tetapi, sejumlah pengurus Kadin tiba-tiba menggelar Muswarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang hasilnya menetapkan Ketum Kadin baru, Anindya Bakrie pada September 2024.
Sejumlah informasi menyebut dualisme lahir usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2024 dan menjadi presiden-wakil presiden 2024-2029. Hal ini menggoyah posisi Arsjad yang pada kontestasi politik nasional tersebut justru menjadi ketua pemenangan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Usai ketegangan selama beberapa waktu, pemerintah mulai melakukan intervensi untuk menjadi penengah. Salah satunya, kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berujung pada pernyataan Anindya-Arsjad akan berdamai dan bersatu dalam kepengurusan Kadin yang baru.
Awal Dualisme Kepemimpinan
Adapun, Munaslub tersebut mengukuhkan Anindya sebagai Ketum secara aklamasi. Namun, hasl tersebut menuai penolakan dari Arjsad, yang saat itu masih resmi menjabat sebagai Ketum Kadin hingga 2026.
Munaslub tersebut diikuti oleh 28 dari total keseluruhan 34 Kadin Provinsi dan 25 asosiasi yang tergabung dalam organisasi tersebut. Kegiatan itu juga diikuti oleh Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang merupakan Kepala Badan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia.
Pada saat itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, melangatakan bahwa Munaslub tersebut lalu tersebut tidak menyimpang dari AD/ART organisasi. Dalam AD/ART, kata dia, organisasi dapat memutuskan untuk melakukan Munaslub jika memang internal dari organisasi tersebut memerlukan ketua baru.
"Ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang meminta untuk Munaslub. Bisa, dibaca saja dalam AD/ART. Jadi tidak harus ada pelanggaran," ujar Bamsoet.
Penolakan Kubu Arsjad
Tak berselang lama, hasil Munaslub tersebut pun langsung direspons oleh Arsjad Rasyid, sekaligus menekan bahwa dirinya masih menjadi Ketua Umum Kadin. Dia mengatakan, hasil Munaslub tersebut juga ditentang oleh 21 Kadin Provinsi, sekaligus akan menempuh berbagai jalur perlawanan dengan melakukan investigasi adanya dugaan pelanggaran dalam perhelatan Munaslub tersebut.
"Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan, bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu [14/9/2024]," ujar Arsjad dalam konferensi pada saat itu.
Dalam kesempatan terpisah, Dewan perwakilan Kadin Daerah yang berjumlah 21 Provinsi juga menolak hasil Munaslub yang telah melengserkan Arsjad tersebut.
Kadin yang menolak Anindya antara lain Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
“Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sampai masa bakti 2026," ujar Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty dalam keterangan resminya.
Bantah Kudeta
Di sisi lain, Kadin kubu Anindya Bakrie membantah jika gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang ilegal dan tidak sah. Anin, dalam kaitan itu, bersikukuh gelaran Munaslub merupakan proses yang sah dan sesuai dengan ketentuan.
"Jadi mereka yang membuat panitia untuk menetukan kuorum, jalannya persidangan dan hasilnyaya, sesuai dengan AD/ART," ujar Anin.
Kepastian Anin sebagai Ketum Kadin tersebutpun turut dikuatkan oleh perwakilan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM saat itu, Supratman Andi Agtas, yang lagi-lagi menyatakan Munaslub tersebut proses yang sah dan legal. Anindya memang nampaknya menjadi perwakilan pemerintahan Prabowo-Gibran di tubuh Kadin yang tak bisa diampu Arsjad yang terlanjut identik dengan Ganjar-Mahfud atau PDIP.
Sempat Bertemu di Tengah Kisruh Dualisme
Ditengah polemik isu dualisme tersebut, Arsjad dan Anin sempat bertemu secara langsung. Pertemuan tersebut ditengahi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sekitar dua pekan usai Munaslub.
Dalam pertemuan yang terjadi pada Jumat 27 September 2024 lalu, Bahlil mengatakan kedua orang tersebut sedianya merupakan sahabat sejak lama."Mereka berdua ini sahabat sebenarnya, tapi ada yang tukang goreng," kata Bahlil.
Seteru polemik tersebut, kata Bahlil, lahir sebagai kekecewaan atas Arsjad yang sempat menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
Kadin, kata dia, dinilai harus dipimpin sosok yang berada pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Anindya sendiri adalah pengusaha yang ayahnya mantan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Golkar adalah partai pengusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Prabowo-Gibran.
Hasil pertemuan tersebut juga menyepakati dan menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi. Dengan kata lain, Kadin tetap dipimpin oleh Arjad.
"Solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022," ujar arsjad dalam keterangan tertulis.
Anin Umumkan Kepengurusan
Nahas, setelah sempat bertemu dan berkomitmen dengan damai, kubu Anin kembali membuat masalah dengan mengumumkan kepengurusan Kadin baru periode 2024-2029.
Itu diumumkan Anin pada awal Oktober. Dalam susunan pengurus terbaru, terdapat nama-nama beken seperti Hashim Djojohadikusumo selaku adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat, dan aktor Raffi Ahmad ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif.
Selain itu, Arsjad ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.
Padahal, dalam pertemuan sebelumnya, telah disepakati bahwa Kadin akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas), setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, untuk menyelesaikan masalah internal Kadin.
Kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga marwah organisasi Kadin Indonesia sesuai UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU Kadin), serta Keputusan Presiden (Keppres) No. 18/2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.
(ibn/frg)
