Menurut sumber anonim yang terlibat dalam pembahasan ini, detail penting terkait peningkatan bantuan masih harus dirampungkan. Pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan di Kairo pada Kamis (16/01/2025), melibatkan PBB, organisasi bantuan, pemerintah, dan pihak lainnya.
“Keamanan di dalam Gaza akan menjadi tantangan terbesar,” ungkap seorang pejabat senior PBB, juga dengan syarat anonim. “Tanpa pengaturan yang jelas, kondisi bisa menjadi lebih kacau, dan pengiriman bantuan dalam jangka pendek akan sangat sulit.”
Berdasarkan kesepakatan tersebut, 600 truk bantuan akan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama enam minggu masa gencatan senjata, termasuk 50 truk berisi bahan bakar. Separuh dari truk bantuan itu akan dialokasikan untuk Gaza bagian utara, di mana para ahli memperingatkan kelaparan sudah sangat mendesak.
“Kami akan melakukan segalanya semanusiawi mungkin, meski menyadari tantangan besar yang akan kami hadapi. Kami berharap upaya kami didukung oleh aktor kemanusiaan lainnya, sektor swasta, dan inisiatif bilateral,” kata Guterres.
Selama lebih dari satu tahun, PBB telah memperingatkan ancaman kelaparan di Gaza. Israel menyangkal adanya kekurangan bantuan, dengan menyebut lebih dari satu juta ton bantuan telah dikirimkan. Namun, Israel menuduh Hamas mencuri bantuan tersebut, tuduhan yang dibantah Hamas dengan balik menyalahkan Israel atas krisis tersebut.
Mantan kepala bantuan PBB, Martin Griffiths, mengungkapkan kekhawatirannya atas kekacauan yang terjadi di Gaza. “Kekacauan di Gaza dan kriminalisasi akan semakin menghambat bantuan,” kata Griffiths kepada Al Jazeera.
PBB menegaskan pada Juni 2024 bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan di Jalur Gaza, bertanggung jawab untuk memulihkan ketertiban umum dan keselamatan agar bantuan dapat tersalurkan.
Hamas mulai berkuasa di Gaza pada 2006 setelah Israel menarik pasukan dan pemukimnya pada 2005. Namun, PBB tetap menganggap Gaza sebagai wilayah pendudukan Israel karena kendali aksesnya.
(del)
