Sebagai catatan, saat ini Gelora E dijual dengan banderol harga Rp350 juta untuk varian blind van dan Rp399 juta untuk varian minibus. Sebelumnya, Gelora E dibanderol Rp484 juta untuk varian blind van dan Rp582,1 juta untuk varian minibus.
Hingga April 2023, diketahui sudah lebih dari 400 unit Gelora E yang terjual di seluruh Indonesia. Varian blind van menjadi varian yang paling banyak terjual, yakni 65% dari total penjualan mobil listrik tersebut.
Sementara itu, untuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik, Alexander enggan memberikan komentar lebih lanjut. Dia juga belum bisa memastikan apakah Gelora E atau mobil listrik DFSK Motor lainnya akan masuk dalam daftar mobil listrik yang mendapatkan subsidi tersebut.
“Kalau itu saya belum bisa kasih komentar karena saya saja enggak dapat [subsidinya],” ujarnya.
Perlu diketahui juga, DFSK Motor tahun ini akan meluncurkan mobil listrik terbarunya di Indonesia, yakni Mini EV untuk bersaing dengan Wuling Air EV. Belum diketahui apakah mobil tersebut akan mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti pesaingnya.
Namun yang jelas, Mini EV akan diproduksi di dalam negeri sama dengan Gelora E. Terdapat juga sejumlah perbedaan dengan Mini EV yang dipasarkan di China menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia.
Seperti diketahui, mulai 1 April 2023, pemerintah memberikan tambahan insentif pajak berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40%.
“Untuk mobil listrik dan bus dengan TKDN di atas 40% yang mengikuti program Kemenperin akan diberikan insentif PPN 10%, sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati medio Maret 2023.
Untuk bus listrik dengan TKDN antara 20%—40% akan diberikan diskon PPN sebesar 5%, artinya tarif PPN yang harus dibayar hanya sebesar 6%.
Potongan pajak ini merupakan tambahan dari berbagai insentif pajak yang telah diberikan pemerintah. Termasuk tax holiday hingga 20 tahun bagi produsen kendaraan bermotor dan komponen utamanya, serta bagi industri hulu logam dasar, baik yang terintegrasi dengan besi dan baja maupun tidak.
Ini termasuk peleburan nikel dan pengurangan super hingga 300% untuk penelitian dan pengembangan produksi baterai.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, PPN akan dibebaskan atas harga barang tambang, termasuk bijih nikel. PPN juga akan dibebaskan atas impor barang dan peralatan modal seperti mesin dan peralatan pabrik.
Selain itu, akan ada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0% untuk mobil listrik, dan tarif bea masuk 0% untuk barang robohan tidak sempurna (Incompletely Knock Down/IKD). Untuk barang impor yang dirobohkan sepenuhnya (Completely Knock Down/ CKD), tarif bea masuk juga menjadi 0%.
(rez/wdh)
