Bloomberg Technoz, Jakarta - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Mustafa menegaskan otoritas Palestina harus menjadi satu-satunya pihak yang memerintah Gaza setelah perang berakhir.

Berbicara dalam sebuah konferensi di Norwegia pada Rabu (15/01/2025) sebelum keputusan gencatan senjata disepakati, Mustafa menekankan hanya Otoritas Palestina yang memiliki legitimasi untuk mengambil alih Jalur Gaza setelah pertempuran berakhir. Ia menolak adanya upaya untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat yang diduduki, sebagai bagian dari negara Palestina.

"Tidak dapat diterima bagi entitas lain untuk memerintah Jalur Gaza selain kepemimpinan Palestina yang sah dan pemerintah negara Palestina," katanya dalam konferensi tersebut seperti diberitakan Reuters.

Mustafa juga memuji pengakuan Norwegia tahun lalu atas negara Palestina di bawah Otoritas Palestina sebagai langkah penting menuju solusi dua negara yang didukung oleh sebagian besar komunitas internasional.

Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata yang akan membebaskan sandera dan menghentikan perang di Jalur Gaza, yang akan berlaku selama enam pekan mulai Minggu (19/01/2025). Sebanyak 33 sandera yang ditangkap oleh Hamas akan dibebaskan, sementara Israel akan menarik pasukan dari daerah berpenduduk di Jalur Gaza dan membebaskan ratusan tahanan Palestina.