Berdasarkan hukum, tersangka kriminal yang ditangkap bisa meminta pengadilan meninjau keabsahan penangkapan mereka. Pengadilan memiliki waktu 48 jam untuk meninjau kasus tersebut, dan jika memutuskan permohonan tersebut sah, Yoon akan segera dibebaskan dari tahanan.
"Saya berharap para hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul akan menentukan dengan tepat legalitas penangkapan oleh Kantor Investigasi Korupsi [CIO] untuk Pejabat Tinggi sesuai dengan hukum," kata Seok dalam unggahan di Facebook, Kamis.
Pengadilan yang meninjau permohonan terbaru Yoon berbeda dengan pengadilan yang mengeluarkan surat perintah penangkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Perwakilan Yoon mengatakan surat perintah penangkapan tidak sah dan ilegal karena badan investigasi — CIO — tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan.
Mereka juga mengatakan bahwa lembaga tersebut secara sewenang-wenang memilih pengadilan di distrik yang berbeda untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan surat perintah tersebut.
CIO berencana mengirim dokumen ke pengadilan hari ini, seperti yang diminta oleh pengadilan, Yonhap melaporkan, mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dari badan tersebut.
Secara terpisah, Yoon tengah menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), yang sedang mempertimbangkan apakah akan mengesahkan keputusan parlemen memakzulkannya dan memberhentikannya dari jabatan presiden secara permanen. Sidang berikutnya dijadwalkan digelar sore ini waktu Seoul.
Sebagai mantan jaksa bintang, Yoon memanfaatkan pengalamannya sendiri untuk menghalangi dan menunda upaya penyelidikan terhadapnya. Dia adalah salah satu jaksa yang memimpin penyelidikan terhadap mantan Presiden Park Geun-hye, yang dicopot dari jabatannya pada tahun 2017 dan kemudian dipenjara di fasilitas penahanan tempat Yoon saat ini ditahan.
Yoon mengejutkan dunia dengan memberlakukan darurat militer singkat pada awal Desember, yang kemudian menjerumuskan Korsel ke dalam krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Ia diberhentikan sementara dari tugasnya setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan pada 14 Desember.
(bbn)
