Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah akan bangun dua sekolah khusus anak kurang mampu yaitu Sekolah Rakyat dan sekolah unggulan untuk anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri yaitu Sekolah Unggulan Garuda.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai program sekolah tersebut jika dilanjutkan bisa menimbulkan sederet masalah.

Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dengan adanya dua jenis sekolah ini, maka sekolah menjadi institusi yang eksklusif dan hanya bisa dihuni oleh anak-anak berdasarkan kasta atau kelas sosial-ekonomi tertentu. 

Jika dijalankan, maka ini mirip dengan kebijakan pendidikan di era kolonial. Ada sekolah khusus anak keturunan penjajah, sekolah khusus pribumi, sekolah untuk para ningrat, dan sekolah untuk rakyat. 

“Kita ini sudah merdeka, mengapa sistem kasta dan segragasi era kolonial, kita praktikkan dan tanamkan kembali di sekolah-sekolah, gak bahaya ta? Kita sudah punya pasal 31 UUD 1945 yang menyetarakan hak semua anak Indonesia, tapi mengapa perintah punya ide untuk memberikan layanan yang diskriminatif berdasarkan kasta dan prestasi?," kata Ubaid mempertanyakan kebijakan ini, melalui keterangan tertulis, Kamis (16/1).

5 masalah yang akan muncul jika kebijakan ini dipaksakan