"Memang alur berpikir kita itu harus dibalik. Jangan hitung untung saya [Indonesia] saja, untungmu [investor] juga harus pikir gitu," ujarnya.
Dikonfimasi secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah tengah menggodok insentif untuk Family Office. Menurutnya, pembahasan insentif juga perlu dilakukan bersama Dewan Ekonomi Nasional.
Dalam kaitan itu, Thomas mengatakan, insentif tersebut harus membuat Indonesia memiliki daya saing dibandingkan negara lain yang sudah membentuk Family Office.
Kendati demikian, Thomas mengatakan, pembentukan Family Office tidak hanya membutuhkan insentif, melainkan juga kepastian hukum.
"Family Office di manapun, Hongkong, Dubai dan sebagainya, itu memiliki kepastian hukum. Bukan hanya insentif, tetapi keseluruhan dipikirkan. Legal framework penting sekali," ujar Thomas.
Family Office Tak Cocok di Indonesia
Ekonom menilai sejumlah alasan kebijakan family office atau 'kantor keluarga' tidak cocok dilakukan di Indonesia. Pasalnya, kebijakan yang bertujuan menarik dana dan menampung modal dari keluarga dan kelompok ultrakaya dunia ke Indonesia itu dinilai tidak memenuhi dua kriteria yakni, surga pajak dan financial hub. Hal itu akan mengurangi minat investor luar negeri.
“Kalau Indonesia pun menarik untuk investasi, mereka kan butuh pasar keuangan yang dalam. Makanya kenapa family office itu di Singapura, Tokyo, Belanda. Itu karena produk investasinya beragam,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira saat ditemui, Kamis (25/7/2024).
Bhima menyebut, family office di Indonesia juga riskan terhadap penggunaan data pribadi imbas petasan di Pusat Data Nasional (PDN). Peretasan tersebut menjadi catatan buruk karena data investasi seharusnya tidak boleh bocor, sementara Indonesia lemah akan hal itu.
Family office di Indonesia, kata Bhima, sangat terburu-buru untuk dilaksanakan tanpa persiapan matang. Padahal, kondisi transisi pemerintahan saat ini sejumlah pihak seperti manajer investasi internasional mempertimbangkan risiko transisi politik sehingga investor masih banyak wait and see.
Sekadar catatan, wacana pembentukan Family Office sudah digulirkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Luhut, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah bertemu dengan Pemerintah Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mengambil pengalaman terkait pembentukan Family Office dan menargetkan akan selesai sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir.
Namun, dalam perkembangannya Luhut menyatakan proses penyusunan Family Office terhenti pada satu Kementerian di Kabinet Indonesia Maju saat itu.
Meski demikian, Luhut tak menjelaskan lebih lanjut apa alasan perancangan Family Office tersebut tertunda dan Kementerian mana yang menyebabkan terhentinya proses perencanaan tersebut.
“Kita kerjakan, tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena enggak ngerti kenapa. Tahu-tahu Malaysia mengumumkan, kita kehilangan momentum,” ujar Luhut dalam CEO Forum di IKN, disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).
(dov/lav)
